Kendalikan Harga, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Pastikan Pasokan Cabai & Bawang

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah wilayah (Pemda) untuk memastikan kesiapan komoditas cabai merah, cabe besar, dan bawang merah di wilayah masing-masing. Pasalnya, saat ini komoditas tersebut mengalami kenaikan nilai di sejumlah wilayah akibat kurangnya kesiapan pasokan.

“Kalau masyarakat kita, masyarakat Bapak-Ibu [Pemda] sekalian nan di wilayah nan tahu bahwa doyan menyantap cabai, cobalah usaha, coba pikirkan, ada rasa bertanggung jawab sedikit,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah nan dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dan Sosialisasi Jaminan Produk Halal di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Secara khusus, Tomsi meminta Pemda untuk menggencarkan aktivitas menanam. Apalagi, komoditas nan mengalami kenaikan tersebut merupakan komoditas nan relatif mudah ditanam di daerah. Di sisi lain, dia menyoroti bahwa kesiapan komoditas cabe merah, cabe besar, dan bawang merah kerap menjadi persoalan klasik nan dialami daerah. Oleh lantaran itu, krusial bagi Pemda untuk melakukan langkah mitigasi agar masalah serupa tidak muncul kembali di masa mendatang.

Berdasarkan info Kementerian Pertanian (Kementan) per April 2026, komoditas cabe rawit dan cabe merah mengalami defisit produksi di beberapa daerah. Defisit terparah dialami oleh wilayah di Tanah Papua, Pulau Sulawesi, Kalimantan, hingga Sumatera. Untuk itu, jejeran Pemda dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu mengoptimalkan langkah pengendalian agar masalah tersebut dapat teratasi.

“[Kita sudah melakukan] 163 kali rapatnya [pengendalian inflasi], nah kami sangat berambisi kesadaran teman-teman kepala wilayah dan jajarannya [untuk melakukan langkah pengendalian],” tambahnya.

Lebih lanjut, Tomsi juga meminta wilayah dengan defisit produksi komoditas tersebut untuk berkoordinasi dengan wilayah surplus. Selain itu, wilayah juga perlu berkoordinasi langsung dengan Kementan untuk mencarikan solusi atas persoalan tersebut.

“Teman-teman kepala dinas, ketua kepala wilayah alias nan mewakili, tolong ini dicatat, silakan kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik. Kalau sudah ada kesempatan tidak dimanfaatkan juga, nah ini berfaedah keterlaluan ya,” tandas Tomsi.

Turut datang pada rapat tersebut Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran.