Kemlu Pantau Respons Internasional Terkait Pembentukan PT DSI

Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI bakal memantau segala respons bumi internasional atas dibentuknya PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Terlebih lagi lembaga ini barus saja dibentuk.

"Jika ada perkembangan-perkembangan lebih lanjut terutama respons dari organisasi internasional tentunya ini bakal menjadi perhatian Kemlu juga," ucap Jubir Kemlu RI Yvonne Mewengkang di gedung Kemlu, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Yvonne menilao pembentukan DSI langkah untuk memperkuat perdagangan komoditas. Kedepannya bisa dilihat sebagai landasan fondasi hubungan dagang.

"Dan memang mungkin jika kita lihat kebijakan ini perlu dipahami sebagai fondasi bagi hubungan jual beli nan lebih transparan dan berjangka panjang. Dan mungkin kita perspektifnya ini bukan halangan melainkan penguatan integritas sistem perdagangan Indonesia di mata global," ucapnya.

"Kebijakan ini kan menata sistem ekspor agar lebih transparan dan efisien, bukan membatasi perdagangan alias mengurangi keterbukaan terhadap pasar global," tambahnya.

Dalam kesempatan nan sama, Jubir Kemlu nan lain, Vahd Nabyl, menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen dengan DSI dan menjalankan standar nan ada. Dia menjamin DSI tidak bakal meninggalkan prioritas kepentingan nasional.

"Kita juga tidak bakal meninggalkan dari prioritas kepentingan nasional kita dalam konteks agenda-agenda hilirisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, dan juga agenda industrialisasi sehingga ini semua perlu dilihat secara komprehensif dengan komplit jadi tidak bisa parsial untuk dari segi poin diplomasi ekonomi kita," sebutnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Lewat patokan baru ini, ekspor sejumlah komoditas strategis wajib dilakukan melalui badan upaya milik negara (BUMN) nan ditunjuk pemerintah.

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut bermaksud memperkuat pengawasan ekspor SDA Indonesia sekaligus menutup celah praktik pelarian devisa hasil ekspor (DHE) hingga kurang bayar pajak. Lembaga nan dibentuk berjulukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)

"Hari ini pemerintah Republik Indonesia nan saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam," kata Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5).

(ial/dek)