Kemensos dan Pemda Percepat Penyediaan Lahan Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial berbareng 66 pemerintah wilayah dari beragam provinsi di Indonesia mempercepat pemenuhan lahan dan beragam persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat permanen.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat nan digelar di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Rapat nan berjalan 12–13 Agustus 2026 ini diikuti perwakilan pemerintah wilayah serta kementerian/lembaga terkait. Agenda utama rapat adalah pembahasan usulan Sekolah Rakyat permanen, termasuk kelengkapan arsip dan persyaratan pembangunan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan persembahan Presiden Prabowo Subianto bagi keluarga-keluarga nan paling tidak mampu. Pemerintah wilayah mempunyai peran krusial dalam menyediakan lahan, sementara pembangunan dilaksanakan secara kolaboratif dengan kementerian/lembaga terkait.

“Ini adalah satu persembahan Bapak Presiden untuk keluarga-keluarga paling tidak mampu. Anggarannya dari APBN atas pengarahan Presiden. nan diberi tugas pembangunan adalah Kementerian Sosial, dengan dibantu oleh kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul, penyediaan lahan menjadi salah satu tantangan dalam percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan nan diusulkan tidak hanya kudu tersedia, tetapi juga kudu memenuhi beragam persyaratan agar pembangunan dapat dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan.

“Ternyata dalam praktiknya menyediakan lahan itu tidak mudah. Banyak syarat-syaratnya dan syarat-syarat ini kudu kita cukupi dengan proses nan benar, tertib, sekaligus prudent, dengan kehati-hatian,” katanya.

Karena itu, rapat koordinasi menjadi ruang untuk menyelesaikan beragam persoalan nan dihadapi pemerintah daerah, termasuk aspek pertanahan, tata ruang, lingkungan, hingga persyaratan teknis lainnya.

Dalam rapat tersebut, Kemensos mempertemukan pemerintah wilayah dengan kementerian/lembaga nan berangkaian dengan pemenuhan persyaratan pembangunan, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan.

Gus Ipul menyampaikan, pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah melangkah di 104 titik di beragam wilayah Indonesia. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya menyediakan akomodasi pendidikan berasrama nan layak bagi anak-anak dari family miskin dan rentan.

“Sudah dalam proses pembangunan di 104 titik. Memang ada beberapa hambatan tanahnya tidak bisa dibangun. Padahal juga sudah punya anggaran. Tetapi 104 ini sudah dianggarkan dan sekarang ini bakal dibangun lagi,” ujar Gus Ipul.

Ia menyebut progres pembangunan di sejumlah wilayah telah mencapai 98 hingga 99 persen, sementara beberapa letak lainnya tetap dalam tahap pengerjaan.

Di sisi lain, berasas info nan disampaikan dalam rapat, terdapat 81 Sekolah Rakyat rintisan aktif nan tersebar di beragam daerah. Pemerintah berupaya memastikan Sekolah Rakyat rintisan dapat bersambung dan memperoleh akomodasi permanen sehingga jasa pendidikan bagi para siswa tidak terputus.

“Kami berambisi kepada Bapak-Ibu sekalian nan mempunyai sekolah rintisan bekerja keras agar mereka bisa mendapatkan pembelajaran nan berkualitas,” kata Gus Ipul.

Sekolah Rakyat merupakan satuan pendidikan berbasis pondok nan menyelenggarakan pendidikan umum jenjang dasar dan/atau menengah secara terintegrasi bagi peserta didik dari family miskin, miskin ekstrem, dan/atau rentan. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Sekolah Rakyat juga telah diatur melalui Peraturan Menteri Sosial.

Gus Ipul menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat tidak sekadar menghadirkan gedung baru, tetapi merupakan bagian dari upaya negara memberikan kesempatan kepada anak-anak nan selama ini belum mendapatkan akses pendidikan secara layak.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan akomodasi pendidikan dan pendukung nan lengkap. Anak-anak mendapatkan pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar selama mengikuti pendidikan.

“Memang ini untuk nan paling miskin, tetapi diberi fasilitas. Mungkin secara umum tetap di atas rata-rata sekolah kebanyakan. Dengan tanah seluas ini, dengan gedung semegah ini, fasilitasnya cukup lengkap. Tetapi inilah langkah negara memuliakan orang miskin, langkah negara memuliakan mereka nan selama ini belum terbawa dalam proses pembangunan,” tutur Gus Ipul.

Ia menilai pendekatan tersebut krusial lantaran kemiskinan tidak cukup ditangani melalui support sosial nan berkarakter sementara. Anak-anak dari family miskin perlu mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang, sementara keluarganya tetap mendapatkan intervensi sosial secara terpadu.

“Memutus kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi support sesaat. nan dibutuhkan adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh,” ujarnya.

Gus Ipul mengapresiasi pemerintah wilayah nan telah berupaya menyediakan lahan dan mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, beragam hambatan nan muncul di lapangan perlu diselesaikan melalui kolaborasi, bukan dibebankan kepada satu pihak.

“Terima kasih kepada kabupaten dan kota nan selama ini telah berjuang luar biasa sehingga akhirnya berdiri gedung-gedung Sekolah Rakyat,” katanya.

Ia memahami proses pemenuhan lahan dan persyaratan pembangunan tidak selalu mudah. Namun, dia meminta pemerintah wilayah tidak menyerah menghadapi beragam hambatan administratif maupun teknis.

“Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya hambatan di lapangan. Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya tantangan-tantangan tersendiri. Tapi saya percaya sebagai pemerintah kita bisa mengatasi semua itu,” ujar Gus Ipul.

Rapat koordinasi ini diikuti 66 perwakilan wilayah dari tujuh provinsi nan tetap mempunyai persyaratan nan perlu dipenuhi. Yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Riau. Kemensos mendorong penyelesaian persyaratan tersebut secara bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait.

“Kehadiran Bapak-Ibu di sini adalah tugas mulia, apalagi tugas nan sangat-sangat mulia. Mari kita penuhi segala persyaratan nan ada,” pungkas Gus Ipul.