Kemendagri Petakan 8 Titik Rawan Korupsi Pemda, Gandeng KPK Perkuat Pencegahan

, JAKARTA, –

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah memetakan dan mengawasi titik rawan korupsi di lingkungan pemerintah wilayah (pemda). Untuk memperkuat aspek pencegahan, Kemendagri bakal menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Titik-titik rawan utama korupsi sudah terpetakan dengan jelas. Oleh lantaran itu, ada delapan area pencegahan korupsi nan menjadi konsentrasi utama kita," kata Mendagri dalam konvensi pers berbareng Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat.

Delapan Area Rawan Korupsi

Berdasarkan info Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, titik rawan tersebut tersebar dalam beberapa area, di antaranya perencanaan, penganggaran, pengadaan peralatan dan jasa (PBJ), pelaksanaan, pembayaran, serta manajemen ASN. Selain itu, area lainnya ialah perizinan, pendapatan, Barang Milik Daerah (BMD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta hibah dan support sosial (bansos).

Mendagri menggarisbawahi tetap adanya program titipan dan pokok pikiran (pokir) nan tidak selaras pada tahap perencanaan. Praktik markup dari sisi penganggaran, pengaturan pemenang tender saat pengadaan peralatan dan jasa, hingga penerima hibah alias bansos nan tidak sah juga menjadi perhatian serius.

Langkah Strategis Pencegahan

Mendagri memastikan selama ini pihaknya telah melakukan beragam langkah guna mempersempit celah korupsi di daerah. Upaya tersebut meliputi penyelenggaraan retret kepala wilayah pascadilantik nan memuat materi wawasan kebangsaan dan pencegahan korupsi. Kemendagri berbareng KPK juga telah membikin sistem Monitoring Center for Prevention (MCP).

Selain itu, terdapat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) nan disusun internal Kemendagri untuk pengawasan finansial wilayah secara digital, mulai dari penyusunan hingga penyelenggaraan APBD. Kemendagri juga melibatkan Ombudsman dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melalui program "BerAKHLAK".

“Dengan kesungguhan dari Kemendagri, pemerintah pusat, atas perintah Bapak Presiden Prabowo berbareng KPK bekerja-sama untuk mencegah semaksimal mungkin. Ini menjadi warning bagi teman-teman di wilayah lantaran semua sudah terpetakan masalahnya, masalahnya klasik-klasik semua nan seperti itu tidak bakal terlalu susah untuk mengungkapnya,” tegas Mendagri.

Skor MCP Rendah Jadi Indikasi

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan kepala wilayah nan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) umumnya berasal dari wilayah nan mempunyai skor MCP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) rendah alias rentan. "Skor ini bukan sekadar angka, melainkan indikasi tetap adanya perilaku koruptif alias penyalahgunaan wewenang," terang Setyo.

Oleh lantaran itu, Ketua KPK mengapresiasi langkah Kemendagri dalam memperkuat pencegahan dengan melakukan aktivitas lapangan ke sejumlah daerah. Sebelumnya, KPK berbareng Wamendagri Ribka Haluk telah mengumpulkan seluruh kepala wilayah di Papua untuk aktivitas campuran mengingatkan para pemegang otoritas daerah.

"Kami mengucapkan terima kasih atas undangan nan diberikan dalam rangka persiapan penyelenggaraan aktivitas koordinasi dan supervisi, termasuk rencana aktivitas lapangan di beberapa provinsi, kota dan kabupaten," tutup Setyo.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara