1 minggu yang lalu
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali(Antara)
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal Zakaria Ali, menegaskan percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) memerlukan kepemimpinan kepala daerah nan kuat serta kerjasama lintas sektor hingga tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, TBC bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga tantangan pembangunan nan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut dia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Fasilitasi Teknis Intervensi Kewilayahan dalam Penanggulangan Tuberkulosis nan dirangkaikan dengan Rakorpusda Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Berkelanjutan di Malang, Kamis.
Dalam kesempatan itu, mantan Penjabat Gubernur Aceh tersebut mengungkapkan pengalaman saat menjabat sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional. Ia menilai keberhasilan Indonesia mengendalikan pandemi menjadi bukti bahwa persoalan besar dapat diatasi melalui kepemimpinan nan kuat, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Pengalaman penanganan Covid-19 membuktikan bahwa ketika seluruh unsur pemerintah bergerak dalam satu komando, didukung kerjasama lintas sektor dan partisipasi masyarakat, tantangan sebesar apa pun dapat dihadapi bersama. Semangat kerjasama nan sama kudu kita hadirkan dalam percepatan penanggulangan TBC,” ujar Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Ia juga membujuk pemerintah wilayah memanfaatkan praktik baik dari beragam negara nan sukses menekan nomor TBC. Menurutnya, tidak ada negara nan sukses mengendalikan penyakit tersebut hanya mengandalkan jasa kesehatan, melainkan melalui kombinasi kepemimpinan nan kuat, tata kelola nan efektif, inovasi, support pembiayaan, serta sinergi lintas sektor.
Safrizal mencontohkan sejumlah pendekatan nan dapat diadaptasi Indonesia. Kuwait dan Arab Saudi memperkuat pencegahan melalui pengelolaan mobilitas penduduk, Tiongkok dan Myanmar mengembangkan penemuan kasus aktif berbasis komunitas, Ethiopia memperkuat jasa kesehatan primer hingga tingkat desa, sedangkan Taiwan dan Qatar memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan. Sementara itu, India, Brasil, dan Afrika Selatan mengombinasikan perlindungan sosial dengan penemuan medis dalam pengendalian TBC.
"Gubernur, bupati, dan wali kota memimpin langsung upaya percepatan penanggulangan TBC di wilayah masing-masing. Pemerintah wilayah kudu memastikan Wadah Kemitraan Penanggulangan TBC alias Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) dapat terbentuk dan berfaedah secara optimal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," imbuhnya.
Sebelum rapat dimulai, Safrizal berbareng Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, serta jejeran kementerian dan pemerintah wilayah melakukan kunjungan ke Puskesmas Cisadea, Kota Malang. Kunjungan tersebut bermaksud memandang secara langsung penerapan penanganan TBC di Kota Malang nan dinilai sebagai salah satu wilayah dengan keahlian terbaik dalam pengendalian penyakit tersebut.
Berbagai penemuan layanan, mulai dari penemuan kasus secara aktif, pendampingan pasien, hingga penguatan jejaring jasa kesehatan, dipaparkan sebagai praktik baik nan diharapkan dapat direplikasi di beragam daerah.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, PKK, Posyandu, hingga kader TBC dari beragam wilayah di Indonesia. (Ant/E-3)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·