Kasus Hayam Wuruk, Puan Dorong Pengetatan Agar Judol Tak Melebar

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi penangkapan 320 penduduk negara asing (WNA) saat polisi membongkar markas gambling online (judol) di Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Puan meminta adanya pengetatan.

"Ya kita kudu melakukan antisipasi jangan sampai kemudian ada pihak-pihak nan berambisi menjadikan Indonesia sebagai tempat persinggahan alias sebagai tempat utama gambling online, tentu saja itu jangan sampai terjadi," kata Puan saat konvensi pers usai rapat paripurna, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ia meminta adanya antisipasi, termasuk bagian imigrasi. Sehingga, kata Puan, tidak ada lagi WNA nan datang ke Indonesia untuk bekerja di gambling online.

"Karena itu pengetatan alias antisipasi mengenai dengan perihal itu ya kudu dilakukan bukan hanya sekarang tapi secara berkala," ucapnya.

Ia juga berambisi jangan sampai judol meluas di Indonesia lantaran keberadaan markas judol.

"Jadi perihal ini krusial lantaran ini juga untuk menjaga jangan sampai ini menjadi semakin luas dan melebar," ujar dia.

Sebagai informasi, Polri menangkap 321 orang dalam penggrebekan markas gambling online di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Adapun 320 pelaku di antaranya merupakan WNA dan satu lainnya merupakan WNI.

Pidato Puan

Kemudian, dalam pidatonya saat rapat paripurna, Puan juga sempat menyinggung mengenai penempatan pasukan TNI di wilayah bentrok hingga kondisi geopolitik nan mesti dihadapi Indonesia saat ini. Ia juga sempat menyampaikan duka cita atas sejumlah kecelakaan nan terjadi belakangan di Indonesia, seperti kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur hingga kecelakaan bus di jalan lintas sumatera.

"Semoga korban nan berpulang mendapat tempat nan terbaik di sisi Tuhan nan Maha Esa, dan korban nan luka-luka segera diberi kesembuhan serta family korban diberikan kekuatan dan ketabahan," kata Puan.

Puan juga menyampaikan duka cita atas gugurnya prajurit TNI di Lebanon saat menjalankan misi perdamaian PBB. Ia juga berbelasungkawa atas meninggalnya personil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Haerul Saleh.

"DPR RI menyampaikan penghormatan dan penghargaan nan setinggi-tingginya atas pengorbanan para putra terbaik bangsa dalam mengemban tugas mulia sebagai penjaga perdamaian dunia," ucapnya.

Ia juga meminta adanya pertimbangan terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di wilayah perdamaian. Ketua DPP PDIP ini meminta e-KTP terintegrasi secara optimal.

"Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di wilayah misi keamanan dan wilayah konflik. Optimalisasi e-KTP agar terintegrasi secara digital dalam jasa publik," ujarnya.

Puan mau ada agunan atas pemenuhan kewenangan korban tindak pidana kekerasan seksual. DPR juga meminta pertimbangan menyeluruh terhadap penggunaan info tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai pedoman penetapan peserta penerima support iuran.

"Upaya penguatan nilai tukar rupiah. Kesiapan pemerintah dalam menghadapi akibat ketidakpastian nilai minyak mentah bumi akibat kondisi geopolitik," imbuhnya. (maa/gbr)