Kanwil Imigrasi NTT Perkuat Pelayanan dan Pengawasan

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur, Saroha Manullang, berbareng jejeran melaksanakan koordinasi dengan sejumlah unit di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rabu (9/9/2026).

Koordinasi tersebut dilakukan dengan Direktorat Kepatuhan Internal, Direktorat Kerja Sama Keimigrasian, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. Kegiatan menjadi bagian dari upaya menyampaikan kondisi aktual di wilayah NTT sekaligus memperoleh pengarahan mengenai penguatan penyelenggaraan tugas dan kegunaan keimigrasian.

Dalam koordinasi dengan Direktorat Kerja Sama Keimigrasian, pembahasan diarahkan pada penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, abdi negara penegak hukum, lembaga terkait, perguruan tinggi, masyarakat, serta beragam pemangku kepentingan. Hal ini krusial mengingat Nusa Tenggara Timur mempunyai karakter wilayah perbatasan dengan Timor-Leste, wilayah kepulauan, jalur lintas tradisional, pelabuhan, bandar udara, serta area pariwisata internasional seperti Labuan Bajo.

Salah satu perihal nan menjadi perhatian adalah kesempatan kerja sama dengan perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur nan mempunyai program Vokasi Keimigrasian. Kerja sama tersebut dapat diarahkan pada penelitian, pertukaran pengetahuan, aktivitas akademik, hingga pengembangan kompetensi pegawai.

Karakteristik wilayah NTT juga dinilai dapat menjadi ruang pembelajaran langsung mengenai beragam aspek keimigrasian, mulai dari pengawasan wilayah perbatasan dan orang asing, jalur lintas tradisional, wilayah pesisir dan kepulauan, hingga pelayanan pada pelabuhan dan bandar udara. Konsep tersebut dapat dikembangkan sebagai "Laboratorium Imigrasi".

Selain kerja sama, penguatan kelembagaan dan pelayanan keimigrasian di wilayah NTT turut menjadi pembahasan. Salah satu fokusnya adalah pengembangan pelayanan keimigrasian di Pulau Sumba, dengan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dinilai mempunyai kesiapan relatif lebih baik untuk dikaji sebagai letak pengembangan pusat pelayanan keimigrasian.

Kesiapan tersebut didukung oleh sejumlah aspek, antara lain keberadaan bandar udara dan pelabuhan, akses transportasi, infrastruktur, kondisi keamanan, serta potensi perkembangan pariwisata. Sementara itu, pengembangan pelayanan di wilayah Sumba lainnya tetap dapat dilakukan secara berjenjang berasas hasil kajian dan kebutuhan masyarakat.

"Pengembangan pelayanan kudu memandang kondisi riil di lapangan. Jarak antardaerah di Sumba cukup jauh sehingga kehadiran pelayanan keimigrasian nan lebih dekat dengan masyarakat menjadi kebutuhan nan perlu kita kaji secara serius," ujar Saroha.

Dalam koordinasi berbareng Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, pembahasan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran, penataan Standar Operasional Prosedur (SOP), manajemen akibat melalui aplikasi SIMRIS, penyesuaian anggaran, serta persiapan tahun anggaran berikutnya.

Satuan kerja didorong untuk menyusun perencanaan berasas kebutuhan riil dan prioritas organisasi dengan melibatkan unsur terkait. Evaluasi penyelenggaraan anggaran tahun melangkah juga menjadi bagian krusial sebagai dasar penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya.

Sementara itu, koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sandi Andaryadi, membahas sejumlah aspek strategis, antara lain penguatan pelayanan, sumber daya manusia, Barang Milik Negara (BMN), anggaran, serta sarana dan prasarana, khususnya untuk mendukung penyelenggaraan tugas di wilayah perbatasan dan wilayah terpencil.

Pada kesempatan tersebut, Saroha juga menyampaikan beragam kebutuhan penguatan kehadiran Imigrasi di wilayah NTT melalui revitalisasi dan penguatan Pos Imigrasi. Beberapa pos nan menjadi perhatian antara lain Pos Imigrasi Oepoli, Rote, Maritaing di Kabupaten Alor, serta sejumlah letak nan diusulkan di wilayah Sumba.

Keberadaan Pos Imigrasi dinilai mempunyai peran krusial dalam mendekatkan pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan dan wilayah nan mempunyai keterbatasan akses terhadap layanan.

Selain membahas pelayanan dan kelembagaan, Saroha menyampaikan support jejeran Imigrasi NTT dalam penanganan musibah di wilayah Flores Timur. Jajaran Imigrasi turut datang membantu masyarakat terdampak melalui penyaluran support dengan memanfaatkan sarana transportasi nan tersedia, termasuk kendaraan dan transportasi laut.

Dalam penyelenggaraan support melalui transportasi laut, aspek keselamatan menjadi perhatian dengan mempertimbangkan kapabilitas muatan, kondisi cuaca dan gelombang, serta keselamatan petugas dan masyarakat nan terlibat.

Di sisi kepatuhan internal, koordinasi dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan kegunaan kepatuhan dan pembinaan internal di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi NTT melangkah sesuai ketentuan. Penanganan setiap persoalan internal dilakukan melalui sistem nan bertindak dengan mengedepankan objektivitas, pembinaan, serta upaya menjaga integritas dan nama baik institusi.

Saroha menegaskan bahwa seluruh hasil koordinasi bakal menjadi bahan tindak lanjut bagi Kanwil Ditjen Imigrasi NTT dalam memperkuat penyelenggaraan tugas di wilayah.

(tim)