Jumlah Titik Panas Nasional Turun Jadi 386, Sumatra Selatan Tertinggi

Petugas dari Manggala Agni Daops Sumatera XIV-Banyuasin memberikan aba-aba kepada rekannya saat melakukan pemadaman kebakaran lahan di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Minggu (16/8/2026)(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

JUMLAH titik panas alias hotspot secara nasional turun signifikan pada 7 September 2026. Meski demikian, Sumatra Selatan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara enam provinsi prioritas penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan, berasas pemantauan SiPongi, jumlah hotspot high confidence pada Senin (7/9) tercatat sebanyak 386 titik. Jumlah tersebut turun 288 titik dibandingkan sehari sebelumnya nan mencapai 674 titik.

“Secara nasional terjadi penurunan nan cukup signifikan. Penurunan paling besar terutama terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, sehingga memberikan kontribusi terhadap turunnya jumlah hotspot nasional,” kata Ristianto dalam keterangannya, Selasa (8/9).

Ia menjelaskan, jumlah hotspot high confidence di Kalimantan Tengah berkurang 197 titik dalam satu hari, sedangkan Kalimantan Barat turun sebanyak 107 titik.

Namun, Ristianto mengatakan, Sumatera Selatan sekarang menjadi perhatian utama lantaran mencatat jumlah hotspot high confidence tertinggi di antara enam provinsi prioritas.

Berdasarkan pemantauan pada 7 September 2026 pukul 21.20 WIB, Sumatera Selatan mencatat 88 hotspot, disusul Kalimantan Tengah sebanyak 46 titik dan Kalimantan Barat 31 titik. Sementara itu, Riau tercatat mempunyai 10 titik, sedangkan Jambi dan Kalimantan Selatan masing-masing empat titik.

“Perkembangan di Sumatera Selatan menjadi perhatian kami untuk memperkuat operasi dan pemantauan di lapangan. Namun, kewaspadaan tetap dijaga di seluruh provinsi prioritas,” ujarnya.

Ristianto mengingatkan bahwa keberadaan hotspot nan terdeteksi satelit belum tentu menunjukkan satu kejadian kebakaran. Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan nan perlu diverifikasi langsung melalui pemeriksaan di lapangan.

“Karena itu, setiap indikasi hotspot tetap kudu dilakukan groundcheck. Satu kejadian kebakaran juga bisa terdeteksi sebagai beberapa hotspot, sehingga verifikasi kondisi aktual di lapangan menjadi sangat penting,” jelasnya.

Menurut dia, penanganan karhutla terus dilakukan secara terpadu oleh Manggala Agni berbareng TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, bumi usaha, dan para pihak lainnya.

Operasi nan dilakukan meliputi patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman darat, penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, serta pemantauan terhadap letak nan berpotensi mengalami penyalaan kembali.

Selain operasi darat, pemerintah tetap mengerahkan 53 armada udara untuk mendukung penanganan karhutla di enam provinsi prioritas, ialah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Sebanyak 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sementara 34 armada lainnya digunakan untuk operasi water bombing.

Ristianto mengatakan pengerahan armada udara bakal terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

“Seluruh sumber daya terus disiapkan dan pengerahannya disesuaikan dengan situasi di lapangan. Termasuk operasi udara dan OMC nan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi meteorologis,” katanya.

Di tengah penurunan jumlah hotspot, pemerintah juga tetap memantau akibat asap terhadap kualitas udara dan jarak pandang. Berdasarkan pemantauan BMKG pada Selasa pagi, asap tetap memengaruhi jarak pandang di sejumlah wilayah.

Di Pontianak, jarak pandang tercatat sekitar 1,7 kilometer dengan kondisi berasap. Sementara Palembang mencatat jarak pandang sekitar 3,3 kilometer dan Palangka Raya serta Pekanbaru masing-masing sekitar 4 kilometer dengan kondisi berasap.

“Penurunan hotspot tidak berfaedah kita bisa menurunkan kewaspadaan. Kondisi asap, kualitas udara, dan jarak pandang tetap dipantau lantaran situasi dapat berubah mengikuti aktivitas kebakaran dan kondisi cuaca,” ujar Ristianto.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan langkah membakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan andaikan menemukan asap, titik api, alias indikasi kebakaran agar dapat segera ditindaklanjuti petugas.