Jelang Puncak Haji, Wakapolri Perkuat Perlindungan Jemaah dengan Arab Saudi

Jakarta -

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo melakukan pertemuan dengan jejeran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi di Kantor PSS, Kota Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi Indonesia dan Arab Saudi dalam perlindungan jemaah Indonesia menjelang puncak musim haji 2026.

Dalam keterangan nan diterima detikcom, Sabtu (23/5/2026), pertemuan itu digelar pada Jumat (22/5). Kedatangan Wakapolri disambut secara resmi oleh Wakil Direktur Intelijen PSS Arab Saudi, Mayjen Abdul Hamid, nan mewakili ketua PSS Arab Saudi.

Lawatan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi Satgas Haji Polri nan dibentuk berbareng Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, dalam upaya memperkuat pengawasan, pencegahan, serta perlindungan masyarakat dari praktik haji non-prosedural, penyalahgunaan visa, hingga beragam modus penipuan nan merugikan calon jemaah.

Hingga saat ini, Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah Polri Tahun 2026 telah menangani 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI), dengan 13 tersangka, jumlah korban mencapai 320 orang, serta total kerugian masyarakat sebesar Rp10.025.000.000.

Selain itu, Satgas Haji Polri juga telah melakukan pencegahan keberangkatan 32 WNI calon jemaah haji non-prosedural sebagai langkah perlindungan agar masyarakat tidak menjadi korban praktik keberangkatan ilegal.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan koordinasi mengenai perlindungan penduduk negara, pertukaran informasi, serta percepatan penanganan persoalan nan berpotensi dihadapi jemaah Indonesia selama berada di Arab Saudi.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa perlindungan jemaah memerlukan penguatan sinergi sejak sebelum keberangkatan hingga penyelenggaraan ibadah di Tanah Suci.

"Polri berbareng Kementerian Haji dan Umrah RI terus memperkuat pengawasan di dalam negeri untuk mencegah keberangkatan non-prosedural dan melindungi masyarakat dari praktik penipuan. Pada saat nan sama, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi juga diperkuat agar perlindungan terhadap jemaah Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh," ujar Irjen Johnny.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di bumi memerlukan kerjasama nan kuat agar setiap penduduk negara memperoleh kepastian, keamanan, dan perlindungan selama menjalankan ibadah.

"Perlindungan jemaah merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, penguatan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi menjadi bagian krusial untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan," tegasnya.

Polri menegaskan bakal terus memperkuat pengawasan dan penegakan norma terhadap praktik haji non-prosedural di dalam negeri, sekaligus meningkatkan koordinasi internasional sebagai bagian dari komitmen menghadirkan perlindungan maksimal bagi jemaah haji Indonesia.

(ygs/wnv)