Anggota Timwas Haji DPR Rieke Diah Usul Satu Data Haji Nasional

Sedang Trending 2 minggu yang lalu
Anggota Timwas Haji DPR 2026, Rieke Diah Pitaloka. Foto: Dok. Timwas Haji DPR 2026

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong percepatan integrasi info haji nasional setelah mempelajari sistem digital penyelenggaraan haji di Arab Saudi.

Hal itu disampaikan Rieke usai melakukan pemantauan langsung ke dua syarikah pengelola info jemaah Indonesia tahun 2026, ialah Raqeen Mashariq dan Al Bait Guests, di Makkah, Jumat (22/5).

Dalam kunjungan tersebut, Rieke didampingi tim dari Kementerian Haji, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta KJRI Jeddah. Turut datang Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ahmad Fanani.

Soroti Integrasi Sistem Data

Rieke mengatakan pihaknya memandang langsung gimana sistem digital Saudi tetap kudu menyesuaikan dengan sistem konvensional Indonesia, termasuk dalam pengelolaan arsip jemaah.

"Di Raqeen kami memandang kebenaran sistem digital Saudi kudu "berjibaku" dengan sistem konvensional Indonesia. Syarikah menyimpan bentuk paspor di loker-loker nan kudu dijaga bergantian. Dengan sistem pengarsipan nan tertata," kata Rieke di Makkah, Sabtu (23/5).

Sementara di Al Bait Guests, rombongan mempelajari tata kelola haji berbasis digital nan diterapkan pemerintah Arab Saudi.

"Di Al Baits Guest kami belajar tentang gimana Saudi mengintegrasikan tata kelola haji digital. Dr. Omer Ayoeb menjelaskan prinsip Satu Data Saudi dengan Sistem Pemerintahan Digital "Dashboard Nasional". Sistem nan wajib dipatuhi juga oleh pihak swasta, termasuk nan bergerak dalam upaya haji. Perusahaan wajib bersertifikat memenuhi kriteria keamanan siber," ujar dia.

Integrasi SISKOHAT dan Nusuk

Rieke menilai, integrasi SISKOHAT dengan platform Nusuk menjadi kemajuan krusial dalam pelayanan haji Indonesia.

"Kami menyaksikan kemajuan luar biasa: integrasi SISKOHAT dengan Platform Nusuk telah sukses mewujudkan proses pemvisaan otomatis dan real-time, serta mencatatkan rekor nol SPLP sepanjang sejarah haji Indonesia," kata Rieke.

Menurut dia, Saudi telah membangun ekosistem digital nasional nan menghubungkan ratusan lembaga pemerintah dan swasta dalam satu sistem info terpadu.

Ilustrasi visa haji. Foto: Fr_image/Shutterstock

"Saudi telah membangun ekosistem digital nasional nan matang melalui SDAIA dan aplikasi Tawakkalna. Lebih dari 350 entitas pemerintah dan swasta (hotel, rumah sakit, transportasi, syarikah) terhubung dalam satu info terpadu dengan prinsip Once Only : cukup sekali memberikan data, manfaatnya dirasakan berulang," ucapnya.

Dorong Haji Paperless 2030

Rieke menilai keberhasilan integrasi SISKOHAT dan Nusuk menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat tata kelola info haji nasional.

"Keberhasilan integrasi SISKOHAT-Nusuk adalah pintu emas. Kini saatnya kita tidak hanya menjadi pengguna prasarana Saudi, tetapi mitra sejajar dengan sistem info sendiri," kata dia.

Ia mendorong kerjasama antara Kementerian Haji, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat integrasi info haji nasional.

Selain itu, Rieke mengusulkan penerapan prinsip Once Only dalam seluruh siklus jasa haji hingga sasaran Haji Paperless 2030.

"Targetkan Haji Paperless 2030, paspor bentuk tidak lagi disimpan syarikah lantaran semua identitas sudah digital dan terverifikasi. Kerja sama dengan syarikah lebih pada pengamanan dan penggunaan info digital dari mulai persiapan prmberangkatan hingga pemulangan jemaah," tutur Rieke.

Kedaulatan Data Haji

Rieke menegaskan Indonesia perlu mempercepat penerapan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Digital melalui satu dashboard nasional.

"Kita telah memulai langkah besar. Sekarang waktunya melompat. Dengan Satu Data Indonesia dan Satu Dashboard Nasional, kita bisa memberikan pelayanan haji nan lebih bermartabat, aman, dan bergengsi bumi bagi seluruh jemaah," kata dia.

"Indonesia berdaulat atas info hajinya sendiri, untuk jemaah nan lebih berkah," sambung Rieke.

Selengkapnya
Sumber Kumparan
Kumparan