Jejak Nusron Wahid, Disorot Kasus HGB hingga Mundur Pengurusan Golkar

Jakarta, CNN Indonesia --

Nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tengah menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan kementeriannya.

Pada Senin (14/9) lalu, KPK melakukan OTT di area Jabodetabek dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

KPK sebut empat di antaranya diduga merupakan orang kepercayaan dari Nusron. Keempatnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz namalain Fahd A Rafiq, Erwin (pihak swasta), dan Muhammad Fakhry (pihak swasta).

Selain nama-nama tersebut, tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbh Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Rizal Pahlevi (pihak swasta).

Terkait kasus tersebut, Nusron menyatakan menghormati proses nan sedang melangkah dan bakal kooperatif untuk membantu lembaga antirasuah mengungkap secara terang kasus di kementeriannya.

"Pertama kami menghormati apa nan diproses oleh abdi negara penegak hukum, dalam perihal ini KPK. Kami juga bakal ikuti, dan kami bakal membantu proses nan ada di sini," kata Nusron di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (18/9).

Ia berambisi kasus nan menjerat bawahannya bakal membikin proses percepatan perbaikan pelayanan di internal instansi ATR/BPN.

Nama Nusron juga sempat disebut dalam sidang korupsi Kuota Haji Kementerian Agama.

Dalam perkara tersebut, mantan Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz namalain Gus Alex, pernah mengungkap adanya permintaan duit sebesar USD1 juta nan dikaitkan dengan Nusron. Saat itu, Nusron menjabat Ketua Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI 2024.

Sosok Nusron Wahid

Pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah pada 12 Oktober 1973 ini menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Kudus dan melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.

Selama masa perkuliahannya, Nusron aktif dalam beragam organisasi di antaranya Senat Mahasiswa, serta menjadi Ketua Majalah Kampus Suara Mahasiswa UI dan turut mendirikan Forum Ilmiah Kajian Islam.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan gelar Magister pada tahun 2011.

Nusron memulai karirnya di bagian politik pada tahun 2004 saat terpilih menjadi personil DPR RI dari Partai Golongan Karya (Golkar). Dalam tugasnya sebagai personil dewan, dia menjalankan tugasnya di Komisi IV.

Di internal Partai Golkar, Nusron juga pernah dipercaya menduduki sejumlah posisi. Dalam kepengurusan Golkar 2024-2029 misalnya, Nusron menjabat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian.

Kemudian 2014 hingga 2019, Nusron tercatat menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Lalu, Nusron juga tercatat didapuk menjadi Ketua Pansus Haji nan dibentuk oleh DPR pada 2024 lalu. Pansus ini diketahui dibentuk untuk mengawasi dan menyelidiki dugaan pelanggaran dalam pembagian serta penetapan kuota haji tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Selain aktif di bumi politik, Nusron juga mempunyai pengalaman panjang dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Pada 2011 hingga 2016, dia menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, organisasi kepemudaan nan berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU).

Hingga akhirnya pada 21 Oktober 2024, Nusron resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Harta kekayaan

Nusron Wahid melaporkan total kekayaan bersih sebesar Rp22.762.598.724 alias Rp22,7 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025.

Jumlah tersebut merupakan nilai kekayaan setelah dikurangi tanggungjawab alias utang nan dimiliki Nusron. Dalam laporan tersebut, total kekayaan nan tercatat sebelum dikurangi utang mencapai Rp23.862.598.724 alias Rp23,8 miliar.

Nusron tercatat mempunyai tanggungjawab berupa utang sebesar Rp1,1 miliar. Setelah dikurangi nilai utang tersebut, kekayaan bersih nan dilaporkan menjadi Rp22.762.598.724.

Jika dibandingkan dengan LHKPN periodik 2024, terjadi peningkatan nilai kekayaan. Pada laporan 2024, Nusron melaporkan kekayaan sebesar Rp21.875.025.024.

Dengan demikian, kekayaan bersih Nusron dalam LHKPN periodik 2025 meningkat sekitar Rp887,57 juta dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya.

Mundur dari kepengurusan Golkar

Nusron Wahid disebut sudah mundur dari kepengurusan Golkar sejak lebih dari enam bulan lalu.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan pengunduran diri itu disampaikan Nusron langsung kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

"Ya mundur. Pak Nusron menyampaikan langsung ke Ketua Umum. Seingat saya lebih enam bulan lalu," kata Sarmuji saat dihubungi, Minggu (20/9).

Sarmuji tidak menjelaskan argumen Nusron mundur. Namun, dia mengatakan Nusron tetap berstatus kader Golkar.

"Mundur sebagai pengurus DPP Golkar," ujarnya.

(dis/isn)