Inggris hingga Jerman Desak Israel Stop Perluas Permukiman di Tepi Barat

Italia, Prancis, Inggris, dan Jerman membikin pernyataan berbareng mengenai upaya Israel untuk memperluas permukiman di Tepi Barat, Palestina. Mereka mendesak Israel untuk menghentikan upaya tersebut lantaran dapat merusak stabilitas dan prospek solusi dua negara.

Pernyataan nan disampaikan pada Jumat (22/5) waktu setempat itu, disambut baik oleh Otoritas Palestina. Tindakan tersebut dianggap sebagai langkah penting.

“Kami menyerukan kepada pemerintah Israel untuk mengakhiri ekspansi permukiman dan kekuasaan administratifnya, memastikan pertanggungjawaban atas kekerasan pemukim dan menyelidiki klaim terhadap pasukan Israel,” kata negara-negara tersebut dalam pernyataan berbareng dikutip dari AFP, Sabtu (23/5).

Keempat negara itu menilai situasi di Tepi Barat telah memburuk secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Negara-negara tersebut mengatakan kekerasan pemukim terhadap penduduk Palestina berada pada tingkat nan belum pernah terjadi sebelumnya.

“Kebijakan dan praktik pemerintah Israel, termasuk penguatan lebih lanjut kendali Israel, merusak stabilitas dan prospek solusi dua negara,” tambah pernyataan itu.

Negara-negara tersebut mengutuk rencana pemukiman E1 Israel lantaran merupakan pelanggaran serius terhadap norma internasional. Pemukiman E1 Israel adalah proyek bangunan baru nan diperkirakan bakal membangun sekitar 3.400 unit perumahan di Tepi Barat nan diduduki di atas lahan seluas 12 kilometer persegi.

“Perusahaan tidak boleh mengusulkan penawaran untuk tender bangunan E1 alias pembangunan pemukiman lainnya,” kata negara-negara tersebut.

“Mereka kudu menyadari akibat norma dan reputasi dari partisipasi dalam pembangunan pemukiman, termasuk akibat terlibat dalam pelanggaran serius terhadap norma internasional,” tambahnya.

Pernyataan itu juga menyerukan Israel untuk mencabut pembatasan finansial terhadap Otoritas Palestina dan ekonomi Palestina.

"Sangat menentang mereka, termasuk personil pemerintah Israel, nan beranggapan untuk aneksasi dan pengusiran paksa masyarakat Palestina," tambah pernyataan itu.