Ingatkan Alur Penerimaan Siswa Sekolah Rakyat, Mensos: Tak Ada Pendaftaran

Jakarta -

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Program ini menggunakan sistem penjangkauan langsung berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan tepat sasaran bagi anak-anak dari family prasejahtera.

Pesan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian dan Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Meilwansyah di ruang rapat Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (13/4).

"Tidak ada pembukaan pendaftaran. Ingat, semua kudu mengerti ini. Data (calon siswa) dijangkau lewat desil 1 dan desil 2 (DTSEN) di wilayah tersebut, verifikasi lapangan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, dan Pemerintah Daerah (Pemda). Jadi Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, nan ada adalah penjangkauan," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Hasil verifikasi selanjutnya kudu mendapat persetujuan dari orang tua calon siswa dan kepala wilayah sebelum ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Sosial. Gus Ipul menegaskan, kecermatan proses di tingkat wilayah menjadi aspek krusial dalam menentukan keberhasilan program tersebut.

"Kalau Bupati salah, kita salah. Bupati benar, kita benar. Tapi dari awal prosesnya kita ikut mengawal," jelas Gus Ipul.

Gus Ipul juga menekankan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi terpadu untuk pengentasan kemiskinan. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga ditujukan untuk memperkuat kondisi sosial dan ekonomi keluarganya.

Menurut dia, anak nan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat bakal diiringi dengan program pemberdayaan bagi orang tua. Bentuk dukungannya antara lain perbaikan rumah, akses ke Koperasi Desa Merah Putih, hingga agunan kesehatan melalui skema PBI JKN. Dengan pendekatan itu, family diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup dan tidak lagi berjuntai pada support sosial.

"Jadi kelak anaknya lulus Sekolah Rakyat, orang tuanya naik kelas dan (mandiri) tidak terima bansos lagi," kata Gus Ipul.

Ia menambahkan, lulusan Sekolah Rakyat diarahkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi alias menjadi tenaga kerja terampil sesuai potensi masing-masing. "Tidak boleh menganggur. Kalau menganggur, kandas Sekolah Rakyat," katanya.

Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat permanen disebut telah melangkah di lebih dari 100 titik di beragam daerah. Program tersebut ditujukan bagi sekitar 4 juta anak di Indonesia nan belum sekolah, tidak sekolah, alias putus sekolah, termasuk di Kabupaten Pesawaran dan Ogan Komering Ulu.

Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat juga tidak menerapkan tes akademik. Proses seleksi dilakukan melalui tes kesehatan dan pemetaan talenta alias talent mapping untuk mengenali potensi siswa sejak dini, baik dalam bagian sosial, sains dan teknologi, maupun bahasa.

Fasilitas nan disiapkan meliputi asrama, makan bergizi gratis, perlengkapan sekolah, serta support pembelajaran digital. Setiap siswa dan pembimbing juga difasilitasi laptop, sementara ruang kelas dilengkapi papan tulis digital alias smartboard.

"Ini bukan sekolah biasa tapi bagian dari pengentasan kemiskinan," tutup Gus Ipul.

Sementara itu, Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian menyambut positif program Sekolah Rakyat. Ia berambisi daerahnya dapat menjadi prioritas penyelenggaraan program tersebut, mengingat tetap banyak anak dari family prasejahtera nan belum mendapatkan akses pendidikan nan layak dan berkualitas.

"Yang pasti Bapak Mensos, untuk lahan pembangunan (Sekolah Rakyat), Insya Allah kami sudah siap. Proposalnya sudah kami kirim," kata Nanda.

Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Meilwansyah pun menyatakan kesiapan pemerintah wilayah untuk menggunakan APBD guna mendukung pembangunan Sekolah Rakyat sesuai standar Kementerian Pekerjaan Umum.

"Kalau perlu pemerataan tanah (untuk pembangunan Sekolah Rakyat), kami siap menggunakan biaya kami sendiri agar kelak bisa memenuhi standar dari Satker KemenPU. Kami juga minta support Pak Menteri mudah-mudahan Oktober bisa melangkah dan anak-anak kami nan dari OKU bisa tertampung lantaran animo tinggi," kata Teddy.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, Kepala Biro Umum Kemensos Salahuddin Yahya, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto.

Dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran datang Kepala Bappeda Adhytia Hidayat dan Kepala Dinas Sosial M. Zuriadi. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu datang Asisten III Bidang Administrasi Umum Romson Fitri dan Kepala Dinas Sosial Iwarman.

(prf/ega)