Imigrasi NTT Koordinasikan Penguatan Pelayanan-Pengawasan Perbatasan

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur, Saroha Manullang, berbareng jejeran melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Intelijen Keimigrasian, serta Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Keimigrasian, Kamis (10/9).

Kegiatan berjalan di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam koordinasi tersebut, Saroha didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Kepala Kantor Imigrasi Belu NTT, Kepala Kantor Imigrasi Sikka NTT, Kepala Kantor Imigrasi Manggarai Barat NTT, serta Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

Pertemuan menjadi sarana penyampaian kondisi aktual dan kebutuhan strategis penyelenggaraan tugas keimigrasian di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah aspek nan dibahas meliputi penguatan intelijen dan pengawasan keimigrasian, peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan kelembagaan, kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta support anggaran.

Saroha menjelaskan bahwa karakter geografis NTT memerlukan perhatian unik dalam penyelenggaraan tugas keimigrasian. Selain berbatasan langsung dengan Timor-Leste dan mempunyai kedekatan geografis dengan Australia, NTT merupakan wilayah kepulauan nan mempunyai jalur lintas tradisional, PLBN, PLBT, pelabuhan, bandar udara, wilayah pesisir dan perairan, serta area pariwisata internasional.

"Kondisi geografis NTT tentu mempunyai tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan tugas. Karena itu, support kebijakan, anggaran, personel, serta sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan," ujar Saroha seperti dikutip dari keterangan resminya.

Dalam koordinasi dengan Direktur Intelijen Keimigrasian, Agus Waluyo, dibahas penguatan kegunaan intelijen dan pengawasan, khususnya di wilayah perbatasan, jalur lintas tradisional, pelabuhan, bandar udara, wilayah pesisir dan kepulauan, serta area dengan aktivitas orang asing nan tinggi.

Posisi NTT sebagai wilayah perbatasan membikin penguatan penemuan awal menjadi krusial untuk mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian, pelintasan ilegal, penyalahgunaan izin tinggal, maupun aktivitas orang asing nan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Pengawasan juga menjadi perhatian di area Labuan Bajo nan terus mengalami perkembangan aktivitas pariwisata dan penerbangan internasional. Peningkatan mobilitas orang asing memerlukan pengawasan nan tidak hanya dilakukan pada titik pemeriksaan keimigrasian, tetapi juga mencakup wilayah daratan dan perairan.

Penguatan pengawasan tersebut bakal terus didorong melalui sinergi dengan pemerintah daerah, abdi negara penegak hukum, lembaga terkait, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pertukaran info dan koordinasi secara berjenjang menjadi bagian krusial dalam membangun sistem pengawasan keimigrasian nan responsif terhadap kondisi di lapangan.

Selain pengawasan, penguatan kehadiran Imigrasi di wilayah perbatasan dan wilayah nan susah dijangkau juga menjadi pembahasan. Revitalisasi sejumlah Pos Imigrasi, seperti Pos Imigrasi Oepoli, Rote, Maritaing di Kabupaten Alor, serta beberapa letak nan diusulkan di wilayah Sumba, dinilai krusial untuk mendukung pelayanan sekaligus pengawasan keimigrasian.

Sementara itu, dalam koordinasi dengan Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Keimigrasian, Eko Budianto, pembahasan diarahkan pada peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat NTT.

Kondisi geografis nan luas dan terdiri atas banyak pulau menyebabkan sebagian masyarakat tetap menghadapi keterbatasan akses menuju instansi Imigrasi. Untuk itu, Program Beranda Imigrasi terus didorong sebagai corak pelayanan jemput bola agar jasa keimigrasian dapat menjangkau masyarakat nan berada jauh dari instansi Imigrasi.

"Pelayanan kudu semakin dekat dengan masyarakat. Beranda Imigrasi menjadi salah satu upaya untuk menjawab kondisi geografis NTT sehingga masyarakat di wilayah nan jauh dari instansi Imigrasi tetap dapat memperoleh pelayanan dengan lebih mudah," ungkap Saroha.

Pembahasan juga mencakup kesiapan pelayanan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), khususnya di Labuan Bajo nan mengalami peningkatan aktivitas penerbangan internasional. Kesiapan petugas dan support operasional menjadi perihal krusial agar pelayanan kepada masyarakat dan pelintas tetap melangkah optimal, termasuk pada hari libur.

Pengembangan pelayanan keimigrasian di Pulau Sumba turut menjadi salah satu pembahasan strategis. Berdasarkan beragam pertimbangan, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dinilai mempunyai kesiapan relatif lebih baik untuk dikaji sebagai letak pengembangan pusat pelayanan keimigrasian.

Kesiapan tersebut didukung oleh keberadaan bandar udara, pelabuhan, akses transportasi, infrastruktur, kondisi keamanan, serta potensi perkembangan pariwisata. Sementara wilayah Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya tetap memerlukan kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi geografis, aksesibilitas, kebutuhan masyarakat, serta kesiapan sarana dan prasarana.

Pengembangan pelayanan di Pulau Sumba selanjutnya bakal diarahkan berasas kajian nan komprehensif agar letak pelayanan nan dikembangkan betul-betul strategis, mudah dijangkau masyarakat, dan bisa mendukung kegunaan pelayanan serta pengawasan keimigrasian.

(tim)