Hanura Dukung Pemerintah Sanksi Tegas Korporasi Terlibat Karhutla

Jakarta -

Hanura mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menindak pelaku kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Hanura mendorong hukuman juga diberikan kepada pelaku nan berasal dari korporasi.

"Kalau penyebabnya berasal dari pengusaha hutan, Presiden kudu memberikan hukuman keras terhadap para pelaku karhutla di Kalimantan ini. Kalau mereka melakukan itu dan terbukti hanya untuk kepentingan korporasi, menurut saya mereka layak diberikan tindakan nan cukup keras," kata Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura ini mengatakan karhutla telah menjadi masalah tahunan nan terjadi di Indonesia. Dia mendukung proses norma nan keras dari pemerintah dan aparat.

"Kalau itu terjadi dan pemerintah menemukan adanya pelaku pembakaran, saya pikir kita bakal mendukung Presiden Prabowo untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku karhutla nan telah merugikan negeri ini, merugikan bangsa ini, dan merugikan masyarakat Kalimantan sendiri," jelas Rio.

Dia berambisi hukuman keras nan diberikan pemerintah bakal menjadi peringatan pelaku karhutla dalam mengulangi perbuatannya. Hanura juga mendorong pemerintah mengedepankan tindakan pencegahan agar karhutla tidak menjadi masalah nan terjadi tiap tahun.

"Harapan kita, jika tindakan tegas betul-betul dilakukan, kejadian seperti ini tidak bakal terulang kembali, selain memang lantaran aspek tandus dan sebagainya. nan paling krusial sekarang adalah masyarakat menunggu apakah ada tindakan keras terhadap pelaku karhutla alias tidak," tutur Rio.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta pihak kepolisian hingga kejaksaan mengusut korporasi terlibat karhutla. Prabowo menginstruksikan korporasi nan sengaja membakar rimba dan lahan untuk diusut.

"Apalagi jika ada korporasi nan menyuruh itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelijen selidiki," kata Prabowo saat rapat terbatas di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (24/8).

Prabowo mengatakan perlu pengusutan dan pembuktian untuk korporasi terlibat karhutla. Prabowo menakut-nakuti bakal mencabut izin korporasi nan terlibat karhutla.

"Kalau ada indikasi segera laporan kita segera cabut siapapun korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar kita cabut izinnya, seluruh izin korporasi itu kita cabut," ujar Prabowo.

"Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran nan sangat penting," imbuhnya.

Sejauh ini 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka karhutla di Indonesia. Para tersangka bertanggung jawab atas karhutla nan terjadi di Kalimantan, Sumatra Selatan (Sumsel) hingga Riau.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Irhamni menyampaikan ada 89 laporan polisi mengenai karhutla nan tersebar di sembilan Polda. Polri kemudian melakukan asistensi untuk memastikan proses penyelidikan dan investigasi melangkah optimal.

Puluhan laporan polisi tersebut tersebar di Polda Riau, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara.

(ygs/ygs)