Habiburokhman Bicara Soal Inflasi Pengamat

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai pernyataan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya soal kejadian inflasi pengamat ada benarnya. Menurutnya, ada pihak nan mengeklaim pengamat tetapi nan disampaikan justru propaganda hitam.

"Ada pengamat nan mengeklaim sebagai pengkritik, tetapi nan disampaikan lebih merupakan propaganda hitam, ketidakejujuran dan kebencian," kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (13/4).

"Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional," sambungnya.

Sementara, lanjut Habiburokhman, banyak juga pengamat nan menyampaikan kritik kepada pemerintahan Prabowo. Kritik-kritik nan betul sudah banyak ditindaklanjuti.

"Namun demikian tidak semua kritik bagus, ada juga kritik nan tidak membangun dan apalagi merusak namalain toxic," kata dia.

Tak Boleh Menggeneralisir

Meski demikian, Habiburokhman menilai tidak boleh menggeneralisir semua kritikan itu tidak bagus. Begitu juga menggeneralisir semua kritikan bagus.

"Kritikan nan bagus kita tindaklanjuti, sementara kritikan nan tidak bagus kita sikapi dengan edukasi kepada rakyat agar jangan sampai justru menjadi racun bagi demokrasi," ucapnya.

Dia menyinggung kritikan nan disampaikan oleh Saiful Mujani kepada Presiden Prabowo nan dinilai sebagai rayuan untuk menjatuhkan. Hal itu, perlu dikritisi.

"Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elite politik kaya raya nan selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu. Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, alias perihal tersebut hanya operasi politik partisan," kata dia.

"Kalau toh Saiful Mujani berselera untuk merebut kekuasaan, itu merupakan kewenangan beliau. Namun terlalu besar ongkos politik nan kudu dibayar oleh rakyat jika ada pihak nan menginginkan perebutan kekuasaan secara inkonstitusional," sambungnya.

Menurut Habiburokhman, Prabowo punya waktu setidaknya lima tahun untuk memenuhi janji politiknya. Rakyat, kata dia, bisa mengevaluasi pada pemilu 2029.

"Jika keahlian Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya," ucapnya.

"Yang jelas Presiden Prabowo berkomitmen menjaga demokrasi, Itulah sebabnya, hingga saat ini setelah nyaris 1,5 tahun Presiden Prabowo berkuasa, tidak ada seorang pun penduduk negara Indonesia dijatuhi balasan lantaran mengkritik alias apalagi menghina Presiden Prabowo," lanjutnya.

Fenomena Inflasi Pengamat

Sebelumnya, Seskab Teddy menyoroti kejadian nan dia sebut sebagai “inflasi pengamat” di tengah maraknya opini publik dari beragam kalangan.

Ia menilai, jumlah pengamat saat ini meningkat pesat, tapi tidak semuanya mempunyai latar belakang maupun info nan relevan. Menurut Teddy, banyak pengamat menyampaikan kajian nan tidak berbasis fakta.

Ia mencontohkan munculnya pengamat di beragam bidang, mulai dari pangan hingga militer, nan dinilai tidak sesuai dengan keahliannya.

“Kemudian nan ketiga, saya mau jawab juga. Sekarang ini, ada satu fenomena. Apa itu? Ada nan namanya inflasi pengamat. Jadi, banyak sekali pengamat. Ada pengamat beras, tapi dia background-nya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu, datanya tidak sesuai fakta. Datanya keliru,” ujar Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (10/4).

Teddy menyebut, sebagian pengamat telah lama berupaya membentuk opini publik, apalagi sebelum Prabowo Subianto menjabat Presiden.

“Dari sebagian besar, pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat nan sejak dulu sudah berupaya memengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah memengaruhi warga,” kata Teddy.

Meski demikian, Teddy mengeklaim tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo tinggi. Ini menjadi bukti masyarakat tidak sepenuhnya terpengaruh opini para pengamat tersebut.

“Tapi faktanya apa? Faktanya, lebih dari 96 juta penduduk lebih percaya Pak Prabowo. Tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik. Bukan suatu asumsi,” katanya.

Teddy menegaskan perbedaan pendapat tetap diperbolehkan dalam demokrasi. Ia mengingatkan agar kritik disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.