Gus Ipul Ajak Masyarakat Aktif Koreksi Data Penerima Bansos

Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) terus dimutakhirkan agar sesuai dengan kondisi masyarakat terkini sebagai referensi penyaluran support sosial (bansos). Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi info melalui sejumlah saluran nan telah disediakan.

"Yang jelas, pertama saya mau sampaikan bahwa pemerintah terbuka sesuai pengarahan dari Bapak Presiden Prabowo untuk kita semua sama-sama menghadirkan info nan lebih akurat," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).

Hal tersebut dia katakan saat didampingi Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (2/9).

Menurutnya, DTSEN saat ini tetap dalam proses konsolidasi. Pemerintah terus menyempurnakan info dengan melakukan sinkronisasi, validasi, dan verifikasi terhadap beragam sumber data.

Salah satunya, terdapat tambahan info dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) nan sekarang sedang diproses oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil sensus sosial ekonomi nan baru selesai juga bakal menjadi bagian dari proses penyempurnaan data.

"Saya percaya info kita bakal makin akurat. Kemarin ada info baru masuk dari BKKBN nan memerlukan semacam sinkronisasi, validasi, dan verifikasi ulang. Nah itu sedang dilakukan oleh BPS," jelas Gus Ipul.

Guna meningkatkan keakuratan info desil DTSEN, masyarakat dapat berperan-serta dengan menyampaikan koreksi andaikan terdapat info nan tidak sesuai. Koreksi dapat dilakukan melalui sejumlah kanal, antara lain WA Center 08877-171-171, Command Center 171, aplikasi Cek Bansos, serta melalui pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa.

Untuk jalur umum di tingkat desa, telah tersedia operator info dengan aplikasi SIKS-NG. Data dari desa kemudian dapat diteruskan secara berjenjang ke dinas sosial kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga Kemensos untuk selanjutnya diteruskan kepada BPS.

"Ini adalah sistem harian nan bisa digunakan oleh kita semua, baik jalur umum maupun jalur partisipasi," jelas Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan, pemerintah juga terbuka berbincang dengan para master mengenai metode penyusunan DTSEN, termasuk dasar penentuan desil. Langkah tersebut dinilai krusial agar proses penetapan info dapat dipahami secara terbuka sekaligus terus disempurnakan.

"Pemerintah khususnya BPS dan Kemensos membuka diri untuk berbincang dan berbincang dengan para master secara terbuka sehingga semua pihak semakin mengerti apa nan menjadi dasar dari BPS untuk menentukan desil," kata Gus Ipul.

Selain itu, Gus Ipul menambahkan, pemutakhiran info dilakukan secara berkala sesuai jenis program bantuan. Untuk penerima support iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan, pemutakhiran dilakukan setiap bulan. Sementara penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako dimutakhirkan setiap tiga bulan.

"Karena ini sifatnya bulanan alias tiga bulanan, jadi sebenarnya tetap sangat bisa diperbaiki, dan bisa dikoreksi," jelas Gus Ipul.

Terkait Program Indonesia Pintar (PIP), Gus Ipul menjelaskan bahwa penentuan penerimanya merupakan kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Untuk bansos, info kita ini sudah berproses tiga bulan lampau alias dua bulan lalu, jadi sudah jalan. Kalau nan danasiwa itu ada juga, tapi nan menentukan adalah Kemendikdasmen. Bukan Kemensos, kelak bisa dikonfirmasi ke sana ya tentang PIP itu," pungkas Gus Ipul.

(akn/ega)