Gowa Jadi Daerah dengan Pelayanan Urus Izin Bangunan Tertinggi di Sulsel

Gowa - Kabupaten Gowa tercatat sebagai wilayah dengan pelayanan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tertinggi di Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang 2025. Capaian tersebut berasas info Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dengan persentase publikasi PBG mencapai 95,03 persen.

Capaian tersebut turut diapresiasi oleh Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang. Dia menyebut Gowa juga mencatat persentase penolakan terendah dalam perihal pengurusan PBG, ialah 0,34 persen.

"Kami mau masyarakat merasakan pelayanan nan cepat, jelas, dan lebih mudah dijangkau. Pengurusan PBG kudu membantu masyarakat, bukan membikin masyarakat kesulitan," ujar Husniah dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Selain itu, Pemkab Gowa juga menunjukkan penguatan pelayanan publik di sektor perizinan bangunan. Capaian itu terutama dalam mempercepat proses administrasi, pendampingan masyarakat, dan penyederhanaan jasa berbasis digital.

Menurut Husniah, pembenahan pelayanan pihaknya selama ini dilakukan secara berjenjang melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Layanan digital melalui SIMBG agar proses permohonan dapat melangkah lebih efisien juga terus dioptimalkan.

"Pelayanan nan baik bakal membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Saat prosesnya semakin mudah dan transparan, masyarakat juga semakin tertib mengurus legalitas bangunannya," lanjutnya.

"Ini berangkaian dengan perlindungan masyarakat juga. Bangunan nan terdata dan mempunyai legalitas bakal memudahkan pemerintah dalam melakukan penataan dan pengawasan pembangunan di daerah," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Gowa, Abdullah Sirajuddin, mengatakan pihaknya terus memperkuat pelayanan dengan mempercepat proses verifikasi dan meningkatkan pendampingan kepada masyarakat.

"Kami berupaya memastikan setiap permohonan dapat diproses lebih sigap dengan tetap mengikuti standar teknis nan berlaku," ujar Abdullah.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan tersebut juga diharapkan berakibat terhadap optimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor PBG pada tahun 2025 dengan sasaran capaian sebesar Rp 4 miliar. Capaian itu 100 persen dari sasaran nan ditetapkan.

"Pendampingan juga terus dilakukan agar masyarakat lebih mudah memahami tahapan dan persyaratan pengurusan PBG," jelasnya. (prf/ega)