Golkar-PKS Bahas RUU Pemilu, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5 Persen

Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS menyambangi instansi DPP Partai Golkar untuk menegaskan support terhadap koalisi pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran Rakabuming, Senin (14/9) malam.

Pertemuan turut membahas RUU Pemilu nan saat ini tetap dalam proses penyerapan aspirasi di Komisi II DPR. Kedua partai antara lain menyepakati poin perubahan periode pemisah parlemen dari 4 menjadi 5 persen.

"Misal tentang parliamentary threshold. Kita bersepaham di nomor nan moderat saja, kira-kira 5 persen," ujar Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji saat dikonfirmasi, Selasa (15/9).

Sementara, lewat keterangan tertulis, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia memuji PKS nan mempunyai posisi krusial sebagai salah satu personil koalisi pemerintah.

Terkait RUU Pemilu, Bahlil menginginkan agar sistem sistem pemilu ke depan bisa betul-betul merepresentasikan kepentingan rakyat. Ke depan, kata Bahlil, kedua partai bakal terus berkomunikasi untuk membahas lebih perincian RUU tersebut.

"Kita mau suatu sistem pemilu nan tetap mencerminkan bunyi rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya personil DPR nan berkualitas," katanya.

Sementara itu, Presiden PKS Al Muzammil Yusuf bakal terus mendukung setiap program strategis pemerintah. Dia bilang, Prabowo selama ini mempunyai peran nan krusial dalam setiap penyelesaian masalah umat.

"Pernah ada nan menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab, lantaran Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat," katanya.

Muzammil bilang kunjungan nan Golkar bisa mempererat hubungan sesama personil koalisi. Dia meyakini kedua partai mempunyai banyak perihal nan bisa menjadi bahan kerja sama.

"PKS datang ke Partai Golkar lantaran kedekatan individual dan kesamaan pandang tentang Indonesia. Saya percaya banyak perihal bisa dikerjasamakan dengan Partai Golka," katanya.

(thr/fra)