Geger Presiden Mau Dilengserkan, Bisa Diberhentikan Jika Tak Mundur

"Saya telah menunjukkan presiden bahwa jika dia mempertahankan pendiriannya dan tidak mengundurkan diri, saya bakal menyampaikan usulan legislatif kami kepada personil parlemen Tisza dan kami bakal segera memulai prosedur nan diperlukan," kata Magyar usai berjumpa dengan Sulyok pada Senin (1/6/2026), seperti dikutip CNN International.

Magyar sendiri, merupakan pemimpin Partai Tisza nan berpatokan tengah-kanan. Sebelumnya, dia sukses mengalahkan Viktor Orban dalam pemilu April lalu.

Sejak menjabat, dia berjanji untuk mengganti sejumlah pejabat nan ditempatkan oleh pemerintahan Orban selama 16 tahun terakhir. Ini termasuk posisi presiden nan sebagian besar berkarakter seremonial.

Menurut Magyar, proses legislasi untuk memberhentikan Sulyok diperkirakan menyantap waktu sekitar satu bulan. Ia menegaskan pemerintah bakal menggunakan kebanyakan dua pertiga bangku di parlemen untuk mengubah konstitusi demi memaksa Sulyok meninggalkan jabatannya.

Magyar juga menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya membersihkan lembaga negara dari pihak-pihak nan dianggap berkontribusi terhadap pelemahan supremasi norma dan kerakyatan selama era Orban.

Di sisi lain, Sulyok kembali menolak dorongan untuk mengundurkan diri. Presiden berumur 70 tahun nan sebelumnya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) Hungaria itu menilai rencana pemerintah dapat memicu krisis konstitusional.

"Krisis konstitusional nan bakal muncul bakal memperdalam perpecahan dalam masyarakat dan merusak reputasi internasional kerakyatan Hungaria," tulis Sulyok melalui akun FB resminya.

Partai Fidesz nan dipimpin Orban juga mengecam langkah Magyar. Mereka menuding perdana menteri mengeluarkan ultimatum nan tidak sesuai norma dan menegaskan bahwa Sulyok tetap menjalankan mandat sahnya nan bertindak hingga 2029.

Sulyok terpilih sebagai presiden pada awal 2024 melalui support kebanyakan personil parlemen dari Fidesz. Sebelumnya, dia juga menduduki kedudukan Ketua Mahkamah Agung setelah dipilih oleh parlemen nan dikuasai Fidesz pada 2016.

Meski peran presiden di Hungaria lebih banyak berkarakter simbolis, kepala negara mempunyai kewenangan untuk mengembalikan rancangan undang-undang ke parlemen alias mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut dapat memperlambat apalagi menghalang agenda reformasi nan tengah didorong pemerintahan Magyar.

(tfa/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]