Eks Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo

Mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan nan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (22/5), Burhanuddin mengaku berbagi pengalaman saat menangani kondisi ekonomi dan lonjakan inflasi pada 2005.

Burhanuddin bilang, pembicaraan dengan Presiden Prabowo bukan secara spesifik membahas pelemahan rupiah, tetapi mengenai kondisi ekonomi saat ini secara umum dan pengalaman menghadapi tekanan ekonomi di masa lampau nan dinilai bisa menjadi pelajaran untuk kondisi sekarang.

“Diskusi saja, cerita masa lalu, ada event nan dulu juga pernah kejadian. Barangkali bisa dijadikan pelajaran sekarang gitu,” ujar Burhanuddin kepada wartawan, Jumat (22/5).

Selain Burhanuddin, sejumlah pejabat nan datang dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani.

Selain itu, datang juga mantan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwo dan ahli ekonomi Paskah Suzetta.

Burhanuddin mengatakan dalam pertemuan tersebut dia berbincang mengenai kondisi ekonomi pada medio 2005, ketika nilai BBM dinaikkan hingga 126 persen dan berakibat besar terhadap inflasi maupun stabilitas ekonomi nasional.

“Dulu misalnya kan tahun 2005 kita naikin BBM 126 persen, hanya beda sumbernya aja. Sekarang (kenaikan nilai minyak) eksternal, dulu di dalam negeri nan meningkatkan (BBM). Itu juga lantaran eksternal kan. Nah terus kemudian dampaknya kan sama seperti sekarang, mungkin langkah penanganannya nan kudu di-refine gitu,” katanya.

Saat ditanya apakah pertemuan tersebut juga membahas kondisi rupiah nan tetap berada di kisaran Rp 17.700 per dolar AS, Burhanuddin membantah adanya pembahasan unik mengenai nilai tukar.

“Enggak, enggak, enggak spesifik. Tapi keseluruhan akibat dari sekarang. Faktor dunia dulu, dari aspek domestik nan lantaran subsidinya besar gitu waktu itu,” ujarnya.

Kata Burhanuddin, Presiden Prabowo juga memaparkan langkah kebijakan nan sedang dilakukan agar lebih mudah dipahami masyarakat dan pasar.

“Ada hal-hal nan perlu dilakukan secara lebih detail. Misalnya tentang masalah kita apa? Lebih dinyatakan gitu. Kemudian kita sedang melakukan apa, dan kita di mana sekarang,” katanya.

Menurut dia, pembahasan lebih diarahkan pada koordinasi kebijakan pemerintah, baik dari sisi fiskal maupun moneter.

Dalam pertemuan itu, Burhanuddin juga mengaku menyampaikan sejumlah usulan kepada Prabowo. Menurut dia, Prabowo apalagi meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mempertimbangkan masukan tersebut.

Meski demikian, dia tak merinci lebih lanjut apa usulan nan diutarakan kepada Prabowo.

“Ada, umum sekali tadi nan saya usulkan. Tapi Bapak Presiden meminta Menteri Keuangan tadi untuk mencoba memikirkan hal-hal nan saya pikirkan itu ke depan,” katanya.

Burhanuddin juga menyinggung kebijakan suku kembang tinggi mencapai 12,5 persen nan pernah diterapkan BI pada 2005 untuk meredam inflasi pasca kenaikan BBM.

“Yang pertama itu 75, nan kedua 100 pedoman poin. Sehingga dari 8 waktu itu jadi 12,5 persen,” ujarnya.

Dia menilai langkah BI nan meningkatkan suku kembang referensi saat ini di level 5,25 persen tetap tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.

Lebih lanjut, meski rupiah saat ini berada di level Rp 17.000-an per dolar AS, Burhanuddin menilai pelemahan tetap relatif mini jika dibandingkan krisis ekonomi masa lalu.

“Kan 16.000-17.000 ini kan kenaikannya 5 persen. Tetapi orang condong memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah kecenderungan ini nan barangkali kudu lebih banyak dijelaskan,” ujarnya.

“Selama satu tahun 2005 itu hanya 3,4 persen depresiasinya. Sekarang 5 persen. Jadi mini sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42 persen era krisis, sampai 21 persen waktu itu,” kata Burhanuddin.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui diminta Prabowo untuk mempelajari masukan dari Burhanuddin Abdullah dan lainnya.

Menurut dia, saat ini kondisi esensial ekonomi Indonesia sangat kuat. Namun, dia mengakui ada tekanan dari persepsi mengenai kondisi ekonomi Indonesia.

"Kalau kita lihat sekarang kan berkali-kali ke kita. MSCI, lenyap itu lembaga pemeringkat, lenyap itu pergerakan nilai tukar. Tapi jika dari esensial sih nggak ada masalah, mereka setuju. Jadi, kita bakal memperbaiki langkah mungkin kita mensosialisasikan keberhasilan kita ke publik," katanya.

Adapun Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pertemuan tersebut memberikan masukan gimana mengantisipasi untuk menghadapi situasi-situasi ke depan.

"Bapak Presiden meminta kami beserta Menteri Keuangan untuk memonitor gimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita. Kita memang jumlah perbankan banyak, dan mungkin kita perlu kaji gimana permodalannya untuk diperkuat," ujarnya.