Ekonomi Berdaulat Jadi Arah Prabowo, Investasi Rp1.931 Triliun Harus Berdampak bagi Rakyat

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. (Foto: Okezone.com/Aldi Chandra)

JAKARTA - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI Tahun 2026 dinilai menegaskan arah pembangunan ekonomi nan berorientasi pada kedaulatan nasional, penguatan kapabilitas negara, dan kesejahteraan rakyat.

Pidato tersebut memaparkan sejumlah capaian dalam 21 bulan pemerintahan, mulai dari ketahanan pangan dan energi, investasi dan pembuatan lapangan kerja, pembenahan BUMN, pengelolaan kekayaan negara, penguatan ekonomi desa, hingga ekspansi jasa pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Trisha Devita, menilai salah satu pesan krusial dalam pidato Presiden adalah penegasan bahwa pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir pembangunan.

“Pidato Presiden memberi pesan nan cukup jelas bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berakhir sebagai nomor makro. Investasi kudu menciptakan pekerjaan, kekayaan negara kudu memberi faedah kepada masyarakat, dan kebijakan ekonomi kudu menjawab persoalan konkret rakyat. Arah ini patut diapresiasi, namun keberhasilannya pada akhirnya bakal sangat ditentukan oleh sejauh mana beragam kebijakan tersebut bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama golongan rentan, miskin, dan menengah.” ujar Trisha, Minggu (16/8/2026). 

Presiden menyampaikan bahwa dalam 21 bulan alias 663 hari pemerintahan telah dijalankan 121 kebijakan transformatif. Dirinya memandang tingginya intensitas kebijakan sebagai upaya mempercepat penyelesaian beragam persoalan struktural. Namun, kecepatan penerapan perlu terus melangkah berbareng penguatan tata kelola, kualitas data, koordinasi antar lembaga, dan pertimbangan kebijakan.