Ekonom Ingatkan Jangan Sampai KEK Keuangan Timbulkan 'Dua Indonesia'

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bakal membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor finansial alias Indonesia financial center di Bali, Indonesia. KEK sektor finansial ini nantinya bakal mengangkat model seperti nan diterapkan di Dubai.

Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk menarik arus modal dunia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur finansial internasional nan semakin terfragmentasi.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai pendapat tersebut muncul dari kebutuhan nyata untuk menjawab perubahan lanskap global, namun juga membawa akibat nan tidak sederhana.

"Dalam bumi nan semakin terfragmentasi, di mana likuiditas dolar tidak lagi se-longgar sebelumnya, negara memang dituntut untuk menciptakan jalur-jalur baru dalam menarik pembiayaan. KEK finansial bisa menjadi salah satu instrumen untuk itu," ujar Fakhrul, Rabu (28/4/2026).

Menurutnya, selama ini sebagian besar aktivitas finansial nan mengenai dengan Indonesia justru banyak berjalan di pusat-pusat finansial dunia seperti Singapura dan Hong Kong. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ukuran ekonomi domestik dan kedalaman sektor finansial nasional.

"Kita punya ekonomi besar, tapi financial intermediation-nya banyak terjadi di luar negeri. KEK finansial adalah upaya untuk 'memulangkan' sebagian kegunaan tersebut ke dalam negeri," jelasnya.

Lebih lanjut, KEK finansial juga dinilai dapat menjadi ruang penelitian bagi beragam penemuan pembiayaan, termasuk penguatan skema transaksi mata duit lokal (local currency transaction) serta diversifikasi sumber pendanaan non-dolar.

Namun demikian, Fakhrul mengingatkan bahwa meniru model Dubai-yang dikenal melalui area seperti Dubai International Financial Centre (DIFC)-tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan perbedaan mendasar dalam struktur ekonomi dan politik.

"Yang sering dilupakan, model seperti di Dubai itu bukan sekadar area bisnis, tapi sebuah sistem dengan rezim hukum, regulator, dan tata kelola nan sangat berbeda dari sistem nasionalnya. Ini menyentuh rumor kedaulatan norma dan kreasi institusi," ujar Fakhrul.

Ia menambahkan bahwa dalam konteks Indonesia sebagai negara kerakyatan dengan struktur kelembagaan nan kompleks, penerapan sistem semacam itu bakal menghadapi tantangan politik-ekonomi nan signifikan.

Selain itu, terdapat akibat bahwa KEK finansial justru menciptakan dualisme dalam perekonomian nasional andaikan tidak dirancang secara hati-hati.

"Risiko terbesarnya bukan KEK ini gagal, tapi justru berhasil, namun hanya menciptakan enclave nan terintegrasi dengan pasar global, sementara sistem domestik tetap tertinggal. Ini bisa memunculkan 'dua Indonesia' dalam satu negara," kata Fakhrul.

Selain itu, dia menekankan keberhasilan pusat finansial dunia tidak hanya ditentukan oleh insentif fiskal alias izin nan kompetitif, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan dan kredibilitas jangka panjang.

"Kepercayaan itu tidak bisa diimpor. Ia dibangun dari konsistensi. Tanpa itu, KEK finansial hanya bakal menjadi proyek ambisius nan susah mencapai akibat struktural," katanya.

Pemerintah Indonesia mempertimbangkan Bali sebagai letak untuk pembangunan pusat finansial internasional alias international financial center Indonesia.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Menteri koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (27/4/2026), saat ditemui di kantornya, Jakarta.

"Ya tentu kita lihat ada kesempatan untuk financial center, untuk kita juga mempersiapkan. Dengan adanya perubahan geopolitik, maka Bali menjadi menarik," ujar Airlangga.

Untuk proses pembangunannya, Airlangga mengatakan, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan regulasinya terlebih dahulu. Nantinya, pengelola Pusat Keuangan Global di Indonesia kata Airlangga bakal berasal dari lembaga non-pemerintah, meskipun ada opsi turut dikelola oleh BPI Danantara.

"Seberapa jauh izin itu bisa mengakomodasi apa nan diminta oleh pendirian daripada financial center alias family office. Financial center kan seluruhnya dikelola oleh, dalam tanda petik non-pemerintah, tetapi jika Danantara mengelola boleh juga," ucap Airlangga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengaku sudah sepakat dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Panjaitan mengenai pembentukan Pusat Keuangan Internasional (International Financial Center) di Indonesia.

Namun, Purbaya mengatakan, pusat finansial internasional ini nantinya bakal didirikan di Indonesia bukan dalam corak Family Office sebagaimana nan beredar selama ini, melainkan dalam corak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor Jasa Keuangan.

"Sebetulnya bukan family office, kelak area ekonomi unik untuk financial sector," kata Purbaya Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya mengatakan, sudah ada referensi pembangunan KEK sektor Jasa Keuangan nan paling cocok dengan di Indonesia, ialah nan telah terbangun di Dubai. Karenanya, dia menilai proyek pembangunan KEK sektor Jasa Keuangan bakal bisa terbangun dalam waktu cepat.

"Yang masuk untuk saya adalah nan model Dubai, gitu. Kita bakal kejar dalam waktu dekat," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, Presiden Prabowo Subianto pun telah sepakat untuk membangun KEK Jasa Keuangan. Pembangunan proyek itu kata dia bakal dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Presiden sudah memberikan perintah dan petunjuk. Jadi Pak Menko Perekonomian bakal lead timnya, nantikan kita bantu dari situ," paparnya.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]