DPRD Bekasi Respons Tuntutan Buat Pansus soal Pengelolaan Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia --

Asosiasi Mahasiswa Indonesia mendesak DPRD Kota Bekasi membentuk panitia unik (Pansus) untuk menelusuri dugaan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam pernyataannya, Ketua Asosiasi Mahasiswa Indonesia, Umar S menuding ada dugaan manipulasi anggaran nan dilakukan Wali Kota Bekasi. Ia meminta dugaan tersebut diproses secara norma andaikan ditemukan unsur pidana.

"Walikota Bekasi melakukan manipulasi anggaran. Ini bisa masuk ke dalam Pidana, lantaran pejabat publik melakukan tindakan pidana," kata dia kepada wartawan, Rabu (16/9).

Umar juga menyoroti dugaan korupsi dalam pengadaan ambulans dan mobil jenazah pada 2022-2023. Kata dia, nilai anggaran nan dihabiskan untuk pengadaan tersebut mencapai Rp5,4 miliar.

"Tindak pidana korupsi, pengadaan ambulance dan mobil jenazah pada tahun 2022-2023, sebanyak Rp5,4 Miliar dihabiskan," ucap dia.

Karena itu, menurut Umar, DPRD Kota Bekasi perlu mengambil langkah lebih lanjut lantaran tetap terdapat sejumlah temuan dugaan pelanggaran nan dinilai belum terselesaikan.

"Kami meminta Ketua DPRD Kota Bekasi agar segera membentuk Pansus. Karena banyak temuan-temuan pelanggaran nan belum bisa diatasi oleh DPRD Kota Bekasi," ujarnya.

Terkait tuntutan pembentukan pansus tersebut, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi mengatakan aspirasi mahasiswa dapat menjadi bagian dari pertimbangan DPRD dalam proses pembentukannya.

"Adapun mengenai dengan Pansus, kami minta Pansus nan bakal dibentuk oleh DPRD merupakan dari aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa," kata Sardi.

Namun, Sardi menjelaskan bahwa pembentukan Pansus memerlukan support dari seluruh fraksi di DPRD Kota Bekasi serta Badan Musyawarah.

"Jadi Pansus ini bisa dibentuk andaikan sudah mendapat support dari semua fraksi-fraksi DPRD dan juga badan musyawarah," ucap dia.

Terkait beragam dugaan temuan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, termasuk pengadaan ambulans dan mobil jenazah, Sardi menyebut DPRD bakal berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Bekasi.

Disam Sardi, koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh info mengenai ada alias tidaknya temuan dalam proses pengadaan nan menjadi sorotan mahasiswa.

"Kemudian mengenai dengan adanya temuan-temuan di Kota Bekasi ini, kami bakal berkoordinasi dengan inspektorat Kota Bekasi, kita bakal lihat kaitan pengadaan ini (ambulance dan mobil jenazah) apakah ada temuan, sehingga inspektorat Kota Bekasi bisa memberikan masukan-masukan kepada DPRD Kota Bekasi," tutur dia.

(dis/dal)