DPR Kawal Hak Karyawan PT Pos dan Minta Pembayaran Rp 158 M Dituntaskan

Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berbareng Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menerima serta berbincang dengan Serikat Buruh PT Pos Indonesia. Pertemuan ini membahas kondisi finansial PT Pos Indonesia nan berakibat langsung pada nasib puluhan ribu tenaga kerja dan pensiunan di perusahaan pelat merah berumur 281 tahun tersebut.

Dalam perbincangan di Ruang Pimpinan, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026) siang, beragam aspirasi disampaikan langsung perwakilan buruh, mulai dari kekhawatiran atas kepastian penghasilan hingga masa depan perusahaan di tengah tekanan keuangan.

DPR RI menyatakan memahami kondisi PT Pos nan sekarang menaungi sekitar 31.000 tenaga kerja aktif dan 28.000 pensiunan, serta menegaskan persoalan ini mendesak untuk ditangani lantaran menyangkut rencana hidup orang banyak. Anggia Ermarini menyebut, perhatian utama saat ini adalah kepastian pembayaran penghasilan tenaga kerja nan jatuh tempo pada 1 September mendatang.

"Kami dengar langsung kekhawatiran teman-teman buruh. Ini bukan sekadar nomor di laporan keuangan, tapi menyangkut dapur puluhan ribu keluarga," ujar Anggia.

Menindaklanjuti perihal itu, Komisi VI DPR RI mendorong percepatan pencairan biaya sekitar Rp158 miliar nan menjadi tagihan PT Pos kepada Kementerian Sosial berasas hasil audit, di luar tagihan kepada Bulog dan Peruri. Surat permintaan pencairan telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan sejak 12 Agustus 2026, dan diharapkan dapat direalisasikan pekan ini. Dasco menegaskan biaya tersebut merupakan pembayaran utang alias tagihan PT Pos, bukan biaya talangan, sehingga proses pencairannya semestinya tidak berlarut-larut.

"Ini kewenangan PT Pos nan kudu dibayar, bukan belas kasihan. Kami minta persoalan penyehatan PT Pos segera diurai dan dituntaskan, lantaran ini aset bangsa nan usianya sudah 281 tahun," kata Dasco.

Ke depan, Komisi VI DPR RI menyatakan bakal terus memantau komunikasi antara manajemen PT Pos, Danantara, dan karyawan, guna memastikan komitmen berbareng nan telah dibangun betul-betul terealisasi. PT Pos dinilai mempunyai prospek sebagai upaya logistik masa depan nan perlu diperkuat, sehingga penyehatannya menjadi prioritas berbareng antara manajemen, 31.000 karyawan, dan Danantara.

Melalui pertemuan ini, DPR RI menegaskan bakal terus membuka ruang bagi aspirasi pekerja, pensiunan, dan seluruh komponen masyarakat, sekaligus mengawal proses penyehatan dan pengamanan PT Pos Indonesia hingga tuntas.

(gbr/knv)