DPR Gelar Audiensi Bareng Guru Honorer, Bahas Kepastian Status Non-ASN di 2027

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menggelar audiensi berbareng perwakilan pembimbing honorer nan tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI).

Pertemuan tersebut membahas kepastian status pembimbing non-ASN setelah masa bertindak ketentuan nan saat ini menjadi dasar penataan tenaga honorer berhujung pada 31 Desember 2026.

Wakil Ketua FAGRI Amiruddin mengatakan pihaknya sengaja mendatangi DPR untuk meminta kejelasan mengenai nasib pembimbing non-ASN pada 2027. Sebab, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai status mereka setelah 2026.

“Dibahas mengenai kepastian status pembimbing non-ASN. Jadi kami tahun ini sebenarnya menanti-nanti berita kepastian pembimbing non-ASN. Karena sebelumnya di SE nomor 7 tahun 2026, nah kami diberi kepastian itu hanya sampai tanggal 31 Desember 2026,” kata Amiruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Dia mengatakan para pembimbing non-ASN selama ini menunggu adanya kebijakan lanjutan dari pemerintah. Namun, menurutnya, perhatian nan muncul dalam beberapa waktu terakhir justru lebih banyak membahas skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan PPPK penuh waktu.

“Nah kita tunggu-tunggu berita kepastian untuk kita. Namun, ketika ramai di media minggu-minggu kemarin itu hanya ada berita tentang PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu saja. Sementara kami pembimbing non-ASN tidak disebut,” ujarnya.

Karena itu, FAGRI meminta DPR memberikan kepastian mengenai arah kebijakan terhadap pembimbing non-ASN nan belum mendapatkan kejelasan status setelah 2026.

“Nah makanya kami datang ke sini bermaksud untuk meminta kepastian tersebut, bakal seperti apa kelak kami di tahun 2027. Seperti itu,” kata Amiruddin.

Ketua FAGRI Ahmad Farwiz Nasution mengatakan pihaknya berterima kasih dapat diterima oleh ketua DPR dalam audiensi tersebut. Dia menyebut pertemuan itu menjadi ruang bagi perwakilan pembimbing non-ASN untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendapatkan masukan mengenai penyelesaian persoalan tenaga honorer.

“Alhamdulillah kami diterima baik oleh ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco dan juga bapak Saan Mustopa nan telah banyak memberikan masukan serta diskusi,” kata Ahmad.

Ahmad berambisi persoalan pembimbing honorer non-ASN dapat diselesaikan pada tahun ini, sehingga para pembimbing tidak lagi menghadapi ketidakpastian status setelah memasuki 2027.

“Sekiranya penuntasan honorer non-ASN pada tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Menurut Ahmad, dalam pertemuan tersebut ketua DPR menyatakan kesiapan untuk membantu menuntaskan persoalan pembimbing honorer non-ASN sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026.

“Yang disampaikan oleh ketua DPR tadi mereka siap untuk menyelesaikan dan memenuhi daripada surat info Kemendikdasmen nomor 7 tahun 2026 nan mana cut-off 2024 nan mana pada saat ini berjumlah 172.323 orang,” kata Ahmad.

Ahmad berambisi komitmen nan disampaikan ketua DPR tersebut dapat segera diwujudkan dalam kebijakan konkret. Dengan begitu, para pembimbing non-ASN nan selama ini tetap menunggu kepastian dapat memperoleh kejelasan mengenai status dan masa depan mereka.

“Oleh lantaran itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini,” tuturnya.

“Mudah-mudahan dapat terealisasi segera dan saya sampaikan kepada kawan-kawan setanah air non-ASN dengan adanya forum ini kami minta dapat menerima nantinya apa-apa saja nan bakal diformulasi oleh ketua DPR,” sambung Ahmad.