Djibouti: Negara Kecil yang Jadi Rebutan Kekuatan Dunia

Di peta Afrika, Djibouti nyaris tidak terlihat. Luasnya hanya sekitar 23.200 km², lebih mini dari Provinsi Bali dengan populasi di bawah satu juta jiwa. Tidak ada minyak, tidak ada mineral berharga, tidak ada kekuatan ekonomi nan mencolok.

Namun di negara mini inilah Amerika Serikat, Prancis, China, Italia, dan Jepang menempatkan pangkalan militer mereka secara bersamaan. Tidak ada tempat lain di muka bumi nan mempunyai konfigurasi seperti ini. Pertanyaannya bukan sekadar kenapa Djibouti diperebutkan, melainkan siapa sebenarnya nan memegang kendali dalam permainan ini?

Lokasi Adalah Segalanya

Untuk memahami Djibouti, lupakan sejenak soal luas wilayah alias kekayaan alam. nan perlu dilihat adalah peta. Djibouti terletak persis di mulut Teluk Aden, titik pertemuan antara Laut Merah dan Samudra Hindia. Siapa pun nan mau melintas dari Asia ke Eropa melalui Terusan Suez dan sekitar 30% perdagangan maritim bumi melakukan itu, ialah kudu melewati perairan di sekitar Djibouti.

Ini bukan sekadar jalur dagang. Ini adalah urat nadi ekonomi global. Ketika Houthi Yaman mulai menyerang kapal-kapal di Laut Merah sejak akhir 2023, dampaknya langsung terasa pada biaya pengiriman dunia dan rantai pasok internasional. Dalam konteks itulah posisi Djibouti menjadi semakin tidak ternilai: siapa nan datang di sini, datang di persimpangan dunia.

Nilai strategis ini sudah dikenali sejak lama. Prancis telah bercokol di Djibouti sejak era kolonial, mempertahankan pangkalan militernya apalagi setelah kemerdekaan pada 1977. Amerika Serikat mendirikan Camp Lemonnier pasca-serangan 11 September 2001, menjadikannya satu-satunya pangkalan militer permanen AS di Afrika. Keduanya memandang Djibouti sebagai titik peluncuran operasi kontraterorisme di Somalia, Yaman, dan area sekitarnya.

Ketika China Ikut Masuk

Perubahan terbesar datang pada 2017, ketika China meresmikan pangkalan militer pertamanya di luar negeri dan mereka memilih Djibouti. Ini bukan kebetulan. Sebelumnya, China telah menanamkan investasi besar-besaran melalui inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) ialah membangun jalur kereta api Djibouti–Addis Ababa, mengembangkan Pelabuhan Doraleh, hingga menyokong area perdagangan bebas terbesar di Afrika.

Kehadiran militer China di Djibouti langsung memicu kekhawatiran Washington. Kedua pangkalan baik AS dan China berjarak hanya beberapa kilometer. Pejabat militer AS melaporkan adanya gangguan laser nan diduga berasal dari sisi pangkalan China, mengganggu operasi penerbangan. Ketegangan sunyi nan jarang diberitakan, tapi nyata di lapangan.

Bagi Beijing, Djibouti bukan hanya soal proyeksi kekuatan militer. Ini adalah bagian dari strategi lebih besar ialah mengamankan jalur laut nan menghubungkan kepentingan ekonomi China di Afrika dengan pasar-pasar di Eropa dan Timur Tengah. Pangkalan militer dan pelabuhan komersial datang berdampingan kombinasi nan oleh banyak analis disebut sebagai dual-use strategy.

Djibouti Bermain Cerdik alias Terjebak?

Pemerintah Djibouti di bawah Presiden Ismail Omar Guelleh nan berkuasa sejak 1999 tampak mahir dalam memainkan semua pihak. Mereka menerima sewa pangkalan dari AS, mempertahankan hubungan historis dengan Prancis, sekaligus membuka pintu lebar untuk investasi dan kehadiran militer China. Pendapatan dari sewa pangkalan militer menyumbang porsi signifikan bagi kas negara nan terbatas.

Secara permukaan, ini terlihat seperti strategi hedging nan brilian: negara mini nan sukses mengekstrak untung maksimal dari rivalitas kekuatan besar tanpa memihak siapa pun.

Namun ada sisi lain nan tidak bisa diabaikan. Ketergantungan Djibouti pada utang China untuk membiayai proyek prasarana telah menimbulkan kekhawatiran serius. Beberapa laporan menyebut rasio utang Djibouti terhadap PDB sempat melampaui 70%, dengan porsi besar dipegang oleh lembaga finansial China. Ketika Djibouti sempat berbeda dengan perusahaan pelabuhan asal Dubai, DP World, dan mengambil alih operasi Pelabuhan Doraleh secara sepihak pada 2018, banyak nan memandang langkah itu sebagai bagian dari tekanan untuk mengakomodasi kepentingan China lebih jauh.

Pertanyaannya menjadi lebih dalam yaitu: apakah Djibouti betul-betul berdaulat atas tanahnya sendiri, alias telah menjadi semacam sovereignty for rent, kedaulatan nan disewakan demi kelangsungan ekonomi?

Cermin Tatanan Dunia nan Berubah

Djibouti adalah miniatur dari pertarungan geopolitik abad ke-21. Di sini, persaingan AS–China tidak berjalan lewat retorika di forum PBB, melainkan lewat pembangunan dermaga, penempatan pasukan, dan negosiasi perjanjian infrastruktur. Eropa, melalui Prancis dan Italia, berupaya mempertahankan relevansi di area nan semakin didominasi oleh dua kutub besar itu.

Bagi negara-negara mini nan strategis dan Djibouti bukan satu-satunya situasi ini menghadirkan kesempatan sekaligus bahaya. Peluangnya nyata ialah pendapatan sewa, investasi infrastruktur, dan leverage diplomatik nan tidak sebanding dengan ukuran negara. Bahayanya juga nyata ialah terlalu berjuntai pada satu kekuatan besar, alias terjebak di tengah rivalitas nan bisa sewaktu-waktu berubah menjadi bentrok terbuka.

Maka, Djibouti mengajarkan satu perihal nan sering dilupakan dalam obrolan geopolitik ialah ukuran bukan satu-satunya penentu pengaruh. Lokasi, keberanian berdiplomasi, dan keahlian membaca kepentingan kekuatan besar bisa mengubah negara mini menjadi pemain nan diperhitungkan.

Tapi ada pemisah dari strategi ini. Ketika sewa pangkalan dan utang prasarana mulai menggerus ruang pengambilan keputusan nan mandiri, "bermain di antara kekuatan besar" bisa berubah menjadi "tersandera oleh kekuatan besar." Djibouti belum tentu terjebak, tapi mereka sedang melangkah di atas tali nan sangat tipis.

Di bumi nan semakin terfragmentasi antara blok-blok kekuatan, Djibouti adalah pengingat bahwa nan paling rentan bukan selalu nan paling lemah, melainkan nan paling diperebutkan.