Di Forum Global, Waka MPR Tegaskan Transisi Energi Prioritas Prabowo

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendorong transisi daya dan tindakan suasana saat menjadi pembicara dalam South East Asia Climate Forum dalam rangkaian agenda London Climate Action Week.

Dalam forum nan dihadiri para pemangku kepentingan dunia di bagian suasana dan daya tersebut, Eddy menyampaikan refleksi mengenai perjalanan panjang Indonesia dalam sektor daya terbarukan.

Ia mengungkapkan bahwa lebih dari dua dasawarsa lalu, ketika tetap berkarier di sektor perbankan, dirinya menghadiri sebuah konvensi nan menyebut Indonesia sebagai negara dengan potensi daya terbarukan terbesar di Asia.

"Yang menarik sekaligus menjadi tantangan bagi kita adalah, 25 tahun kemudian Indonesia tetap disebut sebagai negara dengan potensi daya terbarukan terbesar di Asia. Artinya, potensi nan luar biasa tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal," ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

"Bagi saya, saat ini adalah momentum bagi Indonesia untuk tidak hanya dikenal lantaran potensinya, tetapi juga lantaran keberhasilannya memanfaatkan daya terbarukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan," imbuh Eddy.

Menurut Anggota Komisi XII DPR RI ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan transisi daya dan tindakan suasana sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui beragam kebijakan strategis nan bermaksud menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan pengurangan emisi karbon.

"Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2028. Pada saat nan sama, kami berkomitmen memperkuat ketahanan daya nasional sekaligus melakukan dekarbonisasi ekonomi untuk mencapai sasaran Net Zero Emissions pada tahun 2060 alias apalagi lebih cepat," jelasnya.

Lebih lanjut, Eddy menegaskan bahwa dekarbonisasi adalah agenda lingkungan sekaligus strategi ekonomi nasional.

Sebagai corak kesungguhan tersebut, Indonesia menargetkan pembangunan kapabilitas pembangkit daya terbarukan hingga 70 gigawatt pada tahun 2040. Dengan pencapaian tersebut, bauran daya terbarukan nasional diharapkan meningkat dari sekitar 15-16 persen saat ini menjadi lebih dari 35 persen.

"Target ini menunjukkan bahwa Indonesia sepenuhnya serius dalam menjalankan transisi energi. Kami memahami bahwa masa depan pertumbuhan ekonomi nan kuat kudu dibangun di atas fondasi daya nan bersih, berkelanjutan, dan berkekuatan saing," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Eddy juga memaparkan perkembangan kebijakan dan legislasi nan sedang disiapkan Indonesia untuk mendukung agenda transisi daya dan tindakan iklim. Saat ini, pembahasan Undang-Undang Energi Terbarukan telah memasuki tahap akhir.

Selain itu, DPR RI juga tengah membahas Rancangan Undang-Undang Aksi Iklim nan bakal menjadi izin pertama di Indonesia nan secara unik mengatur rumor perubahan suasana secara komprehensif.

Tidak hanya itu, pemerintah dan DPR juga berencana melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan guna memastikan kerangka izin nasional semakin selaras dengan kebutuhan transisi daya nan sedang berlangsung.

"Indonesia sedang membangun fondasi kebijakan nan kuat agar transformasi menuju ekonomi hijau dapat melangkah lebih cepat, memberikan kepastian bagi investor, sekaligus menciptakan faedah ekonomi dan sosial nan luas bagi masyarakat," tutup Waketum PAN ini.

(akd/ega)