Di Depan Prabowo, Bos OJK Ungkap Realisasi Kredit Daerah Rp53 Triliun dalam 3 Bulan

Di Depan Prabowo, Bos OJK Ungkap Realisasi Kredit Daerah Rp53 Triliun dalam 3 Bulan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi melaporkan realisasi penyaluran angsuran dan pembiayaan wilayah mencapai Rp53 triliun kepada 2,1 juta penerima faedah selama periode Agustus hingga Oktober 2026.

Penyaluran masif ini lahir dari penguatan sinergi antara OJK dan lembaga jasa finansial di tingkat wilayah melalui skema Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Capaian pembiayaan triwulanan tersebut disampaikan Friderica langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam forum koordinasi TPAKD. Ia menegaskan kucuran modal kerja ini menyentuh aktivitas produktif para pelaku upaya mikro di akar rumput secara nyata.

"Dari mulai bulan Agustus, September, Oktober sudah terjadi pemberian angsuran pembiayaan kepada 2.100.000 penerima sebesar Rp53 triliun. Pembiayaan ini langsung dimanfaatkan masyarakat, mulai dari pengemudi ojek daring nan membuka warung kelontong hingga pelaku upaya makanan dan pakaian," ujar Friderica dalam forum tersebut nan berjalan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Friderica menekankan bahwa realisasi tersebut tercermin dari profil penerima faedah di lapangan, seperti pengemudi ojek daring nan membuka warung kelontong, masyarakat nan mengembangkan upaya penjualan makanan, hingga nan berbisnis pakaian.

Selain upaya perdagangan skala rumahan, akomodasi pembiayaan ini turut menopang sektor komoditas dan pangan lokal, seperti nan diakses oleh penerima faedah untuk perkebunan kopi sampai budi daya ikan nila.

Perluasan pembiayaan produktif tersebut ditopang oleh kesiapan kelembagaan finansial wilayah nan sekarang telah terbentuk menyeluruh di seluruh penjuru Tanah Air. OJK berbareng pemerintah wilayah memastikan seluruh yurisdiksi administratif mempunyai wadah terpadu untuk mendorong pemerataan ekonomi.

"Saat ini kita sudah mempunyai 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Jadi tidak ada wilayah nan belum mempunyai perihal ini," kata Friderica.