Buka Musrenbang HAM, Pigai Minta Pembangunan Harus Dirasakan Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pembangunan nan dilakukan pemerintah kudu dirasakan oleh rakyat.

Ia menyinggung keterkaitan erat antara arah pembangunan pemerintah dan pemenuhan kewenangan asasi manusia.

Hal itu disampaikan Pigai saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Nasional Tahun 2026 bertema "Memperkuat Perencanaan Pembangunan HAM nan Partisipatif, Responsif, dan Antisipatif", Rabu (21/10).

Kegiatan itu sekaligus menjadi kick-off rangkaian aktivitas peringatan Hari HAM Sedunia ke-78, nan terdiri atas Musrenbang HAM 2026, Rapat Koordinasi Penggerak Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM Tahun 2026, dan Hari Bhakti Kementerian HAM ke-2.

"Pembangunan memperoleh maknanya ketika masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan mereka. Anak dapat bersekolah, orang sakit memperoleh pelayanan kesehatan, pekerja mendapat perlindungan, penyandang disabilitas mengakses jasa publik secara mandiri, dan masyarakat hidup dalam lingkungan nan sehat. Di situlah hubungan antara pembangunan dan HAM menjadi nyata," kata Pigai dalam keterangan tertulis.

Ia menekankan agenda pemajuan HAM sejalan dengan visi Asta Cita dan UUD 1945.

"Asta Cita adalah HAM, dan HAM adalah Asta Cita. Hubungan tersebut kudu kita terjemahkan ke dalam pilihan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik," ujarnya.

Selain empat agenda utama tersebut, aktivitas itu juga ditandai dengan peluncuran Peta Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat hingga Tingkat Desa sebagai instrumen krusial penyusunan kebijakan berbasis data.

Pigai mengatakan Musrenbang HAM membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut andil dalam pembuatan keputusan, di mana Penggerak HAM bekerja membawa bunyi penduduk terpencil, golongan rentan, serta masyarakat nan susah menjangkau jasa publik secara utuh dan aman.

Selain itu, Musrenbang HAM turut membahas isu-isu terkini nan beririsan dengan HAM, seperti perkembangan kepintaran artifisial (AI), teknologi neuro (neurorights), perubahan iklim, transisi energi, dan dinamika demografi.

Forum itu diarahkan untuk menyepakati prioritas HAM nasional guna memusatkan tindak lanjut nan konkret.

"Ukuran kemajuan pembangunan HAM adalah membaiknya kehidupan masyarakat, termasuk mereka nan paling susah menjangkau pelayanan dan paling jarang didengar suaranya. Tetapkan prioritas berasas dampaknya terhadap manusia, rumuskan tindak lanjut nan dapat dikerjakan, dan ukur perubahan nyata nan dialami masyarakat," katanya.

(yoa/dal)