loading...
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan keterangan resmi lewat video soal konten karhutla di media sosial, Rabu (21/10/2026). Foto: Komdigi
JAKARTA - Sebuah chatbot meralat jawabannya sendiri setelah pemerintah membantah pernah meminta pembatasan konten kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di media sosial.
Meta AI di Threads sebelumnya menyebut ada ”permintaan hukum” dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk memblokir konten demo dan karhutla. Jawaban itu memicu perbincangan warganet.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, pemerintah tidak pernah meminta platform menurunkan konten karhutla. ”Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi info mengenai kebakaran rimba dan lahan alias karhutla,” ujar Meutya lewat video keterangan resmi, Rabu (21/10/2026).
Jawaban nan berubah
Meta AI kemudian mengoreksi diri. Dalam jawaban kepada warganet, dia merujuk pernyataan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Safriansyah Yanwar Rosyadi pada 20 Oktober.
Menurut Meta AI, Kemkomdigi tidak pernah menginstruksikan platform membatasi alias menurunkan konten karhutla, dan perihal itu menjadi urusan pedoman organisasi masing-masing platform.
Ketika ditanya asal datanya, Meta AI mengaku jawaban lamanya bukan berasal dari rilis resmi Kemkomdigi. Jawaban itu berasal dari pola label ”legal-request” nan terbaca di sistem dan ramainya laporan dugaan pembatasan jangkauan (shadowban) karhutla.
15 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·