Dari MPP-Zona Integritas, MenPAN-RB Dorong Transformasi Pelayanan Publik

Jakarta -

Pemerintah terus mendorong transformasi pelayanan publik untuk menghadirkan jasa nan semakin mudah, cepat, berkualitas, dan berintegritas bagi masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui beragam instrumen, mulai dari penguatan pelayanan terintegrasi lewat Mal Pelayanan Publik (MPP), pengembangan inovasi, digitalisasi dan pelayanan omnikanal, hingga pembangunan Zona Integritas (ZI).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran negara nan paling langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, transformasi pelayanan tidak boleh hanya berorientasi pada prosedur dan capaian administratif, tetapi kudu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Pelayanan publik merupakan salah satu corak kehadiran negara nan paling langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, perbaikan pelayanan tidak cukup hanya memastikan prosedur berjalan, tetapi kudu memastikan masyarakat memperoleh pelayanan nan mudah, berkualitas, berintegritas, dan sesuai dengan kebutuhannya" ujar Rini dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

Hal itu dia katakan dalam Rapat Kerja berbareng Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (7/9).

Perlu diketahui, transformasi pelayanan publik tidak dapat berdiri sendiri. Kualitas jasa dipengaruhi oleh beragam aspek, mulai dari tata kelola, proses bisnis, sumber daya manusia, integritas, hingga sistem pemerintahan nan mendukungnya. Oleh karena itu, transformasi pelayanan publik kudu menjadi bagian dari transformasi birokrasi secara menyeluruh.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat nan semakin beragam, pemerintah juga memperkuat pelayanan melalui pendekatan omnikanal. Masyarakat dapat mengakses jasa melalui beragam kanal, mulai dari jasa tatap muka, pelayanan bergerak alias jemput bola, jasa mandiri, hingga pelayanan digital.

"Dalam pelayanan publik integrasi proses bisnis, data, dan sistem menjadi aspek krusial agar masyarakat memperoleh pelayanan nan sama, cepat, dan konsisten melalui kanal apa pun nan dipilih" ujarnya.

Ke depan pengembangan MPP perlu terus diarahkan untuk memperluas jangkauan sekaligus memastikan kualitas dan keberlanjutan layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah dengan akses pelayanan nan tetap terbatas, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain penguatan MPP, transformasi pelayanan publik juga terus didorong melalui inovasi. Hingga tahun 2026, terdapat sembilan penemuan pelayanan publik Indonesia nan memperoleh penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Public Service Awards (UNPSA).

"Penghargaan bukanlah tujuan akhir, tetapi penemuan menjadi bukti serta memberikan akibat untuk direplikasi dan diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas" tegas Rini.

Dalam transformasi pelayanan publik juga kudu melangkah seiring dengan penguatan integritas. Saat ini, Kementerian PANRB, Ombudsman RI dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus mendorong pembangunan ZI kepada pemerintah pusat dan wilayah sebagai miniatur reformasi birokrasi pada unit-unit pelayanan nan bergesekan langsung dengan masyarakat.

Pembangunan ZI diarahkan terutama pada unit pelayanan nan mempunyai akibat terhadap pelanggaran integritas, seperti pungutan liar, percaloan, dan bentrok kepentingan. Melalui pembangunan ZI, diharapkan tercipta perubahan konkret berupa pelayanan nan lebih cepat, bebas dari pungli dan calo, mempunyai standar pelayanan nan jelas, serta meningkatkan kepuasan masyarakat.

"Pembangunan Zona Integritas bukan merupakan tujuan akhir, tetapi instrumen untuk menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan publik," tegas Rini.

Perlu diketahui, pada tahun 2025, dari 546 pemerintah daerah, baru 160 alias sekitar 29,3 persen nan mempunyai unit kerja berpredikat Zona Integritas. Dari total 514 unit kerja berpredikat ZI, sebagian besar tetap berada pada kategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk terus memperluas pembangunan ZI, khususnya pada jasa dasar nan mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat, seperti RSUD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, Samsat, pelayanan pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Rini juga menyampaikan bahwa transformasi pelayanan publik terus menunjukkan perkembangan positif. Kinerja pelayanan publik dan kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, capaian indeks, penghargaan, gedung MPP, maupun predikat ZI bukanlah tujuan akhir dari transformasi.

Penguatan pelayanan publik memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Komisi II DPR RI, Ombudsman RI, Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan kerjasama nan kuat, transformasi pelayanan publik diharapkan terus menghadirkan kemudahan, kepastian, keadilan, dan integritas sebagai bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat.

"Pada akhirnya, seluruh transformasi pelayanan publik bukan semata-mata berbincang mengenai aplikasi, gedung MPP, indeks, predikat, ataupun beragam instrumen birokrasi, tetapi kerjasama lintas lembaga juga perlu diperkuat," pungkasnya.

(akn/ega)