Curhat Sherly Tjoanda Kena PHP ATR/BPN Pimpinan Nusron Wahid

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda mencurahkan cerita penantiannya hampir setahun tak kunjung menerima kepastian dari Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Nusron Wahid soal 16 ribu hektare tanah nan telah diusulkan untuk sertifikasi dan diredistribusi.

Sherly mengungkapkan keresahannya dalam rapat di Komisi II DPR saat membahas soal nasib ribuan hektare Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di wilayahnya, Selasa (15/9).

"Kami sudah mengusulkan sejak akhir 2025, dari 24.500, kami sudah verifikasi dan sudah clear 16.000 hektar, diusulkan lewat Kanwil BPN kepada Kementerian ATR/BPN, tetapi saat ini belum ada hasilnya," kata Sherly dalam rapat.

Ketua Komisi II, Rifqinizami Karsayuda selaku ketua rapat, kemudian merespons keresahan Sherly. Dengan nada agak berkelakar, dia menyinggung Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan nan datang mewakili Nusron dalam rapat.

"Jadi satu tahun Ibu sudah ngajukan, belum ada kepastian sampai hari ini?" tanya Rifqi.

"lya," jawab Sherly.

"Waduh, Pak Wamen, ini Bu Gubernur Maluku Utara di PHP selama satu tahun," timpal Rifqi.

Sherly menambahkan, saat ini ada 60 persen masyarakat di Maluku Utara berprofesi sebagai petani. Namun, kondisi mereka terbentur kepemilikan lahan, sehingga keberlanjutan hasil panennya terancam.

Oleh lantaran itu, Sherly mendorong kewenangan Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di daerah. Masalahnya, kata Sherly, sebagai Ketua GTRA, dia merasa hanya diberikan tanggung jawab namun tak mempunyai kewenangan.

"Sebagai ketua GTRA di daerah, kami merasa diberikan tanggung jawab tanpa ada kewenangan untuk mengeksekusi alias getting things done," kata dia.

Kini, lanjut dia, total ada 36,2 ribu hektare TORA di Maluku Utara, dan baru 32 persen di antaranya nan sudah diredistribusi dan disertifikasi. Sisanya, tetap ada 24.500 hektar alias 68 persen belum selesai.

Sejak diusulkan untuk disertifikasi pada 2025, ujar Sherly, ATR/BPN justru mengatakan eksekusinya ada di bank tanah sebelum dijadikan status kewenangan pengelolaan.

"Info terakhir nan kami dapat bahwa eksekusinya ada di Bank Tanah untuk dijadikan HPL (Hak Pengelolaan) kemudian boleh dijadikan kewenangan pakai oleh petani," kata dia.

"Yang kami butuhkan di sini adalah ketika kami gubernur ditunjuk menjadi ketua GTRA, kami bukan hanya diberikan tanggung jawab, tapi juga diberikan kewenangan," imbuh Sherly.

Nusron selaku menteri ATR/BPN tidakhadir dalam rapat nan membahas pengelolaan aset pemerintah wilayah dan Aset BUMD itu. Nusron diwakili Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan.

Selain dihadiri sejumlah gubernur, rapat juga dihadiri Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Ketidakhadiran Nusron, sempat disinggung Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda.

"Yang saya hormati, Saudara Wakil Menteri ATR/BPN, beserta seluruh jajaran, nan hari ini biasanya berdua dengan menterinya," kata Rifqi membuka rapat.

Usai rapat, Ossy tak menjawab saat ditanya soal argumen ketidakhadiran Nusron. Namun, dia menegaskan pihaknya menghormati proses norma nan sedang berjalan.

Ossy juga meminta agar semua pihak tak memperkirakan lantaran belum ada keterangan resmi dari KPK. Dia meminta semua pihak menunggu.

"Jadi pada posisi itu saya bisa menjawab saat ini dari sisi Kementerian ATR/BPN, tidak perlu kita membikin spekulasi ataupun kontroversi lainnya. Kita tunggu sama-sama, APH pasti menyampaikan secara resmi apa nan terjadi," katanya. 

Rapat nan semestinya dihadiri Nusron itu digelar berbarengan dengan giat operasi tangkap tangan (OTT) nan dilakukan oleh interogator KPK.

Penyidik KPK dalam OTT tersebut menjaring beberapa anak buah Nusron dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mengenai HGB Summarecon.

KPK belakangan menyatakan bakal mendalami dugaan keterlibatan Nusron dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tersebut.

Pendalaman itu dilakukan menyusul empat orang diduga kepercayaan Nusron terlibat dalam dugaan korupsi tersebut dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Terkait soal NW [NusronWahid] sudah disebutkan di pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, ini memang sedang didalami oleh tim interogator dalam proses penyidikan," ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konvensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (15/9) malam.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi dua nomor telepon nan biasa dipegang oleh Menteri Nusron untuk menanyakan perihal OTT KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan dugaan keterkaitannya dengan duit miliaran rupiah nan ditemukan dalam operasi senyap. Namun, hingga buletin ini ditulis, nan berkepentingan tidak merespons.

Pesan singkat CNNIndonesia.com juga tidak terbaca, diduga lantaran nomor Nusron sedang tidak aktif.

Adapun KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama hingga 4 Oktober 2026.

Empat dari delapan orang tersangka itu disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Nusron.

Mereka adalah mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; politikus Partai Golkar, Fahd El FouzaliasFahd A Rafiq; Erwin (pihak swasta); dan Muhammad Fakhry (pihak swasta).

Sementara empat tersangka lainnya nan juga diproses norma adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri; serta Rizal Pahlevi (pihak swasta).

(thr/gil)