Curhat Mahasiswa Unsoed Usai Rektornya Kena OTT KPK

Liputan6.com, Jakarta - Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan dua wakil rektor terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (21/8/2026). Kabar tersebut membikin mahasiswa Unsoed ikut mempertanyakan kondisi kampus.

Bagi para mahasiswa, persoalan nan muncul bukan hanya soal proses hukum, tetapi juga menyangkut nama baik dan kepercayaan terhadap Unsoed. Presiden BEM Unsoed 2026, Azza Febra Pramudika, mengatakan mahasiswa tidak mau kasus korupsi rektor menjadi argumen untuk menjatuhkan almamater. Menurutnya, mahasiswa justru perlu menjaga dan menegakkan marwah kampus.

BEM Unsoed sejak lama telah mencium adanya praktik korupsi dengan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan kampus. Bahkan Azza tak menampik adanya dorongan agar rektor beserta jajarannya mundur. Desakan itu disebut muncul lantaran mahasiswa cemas terhadap keberlangsungan kampus ke depan.

Menurut Azza, pertimbangan tidak cukup hanya dengan mengganti perseorangan nan memegang jabatan. Sistem pengambilan keputusan dan pengawasan di lingkungan kampus juga perlu dibenahi.

"Kalau orangnya berganti tetapi sistem pengambilan keputusan, pengawasan, dan budaya kekuasaannya tetap sama, maka kita hanya sedang menunggu persoalan nan sama muncul kembali dengan nama nan berbeda" katanya.

BEM juga mendorong kampus membuka dan mengevaluasi proses penerimaan mahasiswa baru nan ikut menjadi sorotan. Azza menilai proses tersebut kudu transparan dan memastikan seluruh calon mahasiswa mendapatkan perlakuan nan sama.

"Kalau memang semuanya sudah melangkah sesuai aturan, buka dan buktikan secara transparan. Kalau rupanya ada penyimpangan, jangan dilindungi," ujarnya.

Azza menegaskan mahasiswa bakal terus mengawal proses norma dan beragam persoalan kampus nan muncul setelah OTT tersebut.

"Hari ini hanya satu nan kita yakini, adalah komersialisasi pendidikan nan perlu kita lawan, dengan apa pun itu," ujar Azza.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan lagi sekadar mengenai rektor alias pihak tertentu, melainkan menyangkut peran mahasiswa dalam menentukan arah kampus ke depan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Pergerakan BEM Unsoed, Pamungkas, mengatakan mahasiswa turut resah terhadap akibat kasus tersebut terhadap nama baik kampus dan keberlangsungan akademik.

Ia menyebut sempat beredar berita mengenai kemungkinan perubahan agenda wisuda nan semestinya berjalan pada September. Namun, BEM tetap menunggu info pasti mengenai berita tersebut.

"Yang menjadi pokok, kami minta perihal ini bisa menjadi pelajaran dan mendorong proses norma nan adil," kata Pamungkas.

Pamungkas juga menuntut birokrasi kampus lebih transparan dalam mengambil keputusan nan menyangkut mahasiswa. Ia mendorong adanya meaningful participation atau partisipasi berarti agar mahasiswa dapat ikut berbincang dan memberikan pertimbangan dalam kebijakan kampus.