Buruh Kepung DPR, Senayan, dan Monas di May Day 2026, Ini Tuntutannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Puluhan ribu pekerja dipastikan bakal turun ke jalan dalam peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day 2026. Aksi bakal digelar serentak di seluruh Indonesia dengan membawa delapan tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR.

Khususnya di Jakarta, massa tindakan pekerja bakal terkonsentrasi di Gedung DPR, Istora Senayan, hingga Monas. Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan, tindakan ini dilakukan secara tenteram dan terkoordinasi.

"Kami tegaskan, tindakan May Day KSPI ini adalah tindakan damai, tertib, konstitusional, dan tidak anarkis. Kami sudah berkoordinasi dengan abdi negara keamanan dan telah menyampaikan pemberitahuan resmi," kata Said dalam konvensi pers nan disiarkan secara daring, Jumat (10/4/2026).

Aksi digelar pada 1 Mei 2026 di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota. Khusus di Jakarta, pekerja bakal menggelar tindakan di depan DPR RI pada pukul 10.00-12.00 WIB, lampau dilanjutkan long march ke Istora Senayan. Di Istora, pekerja bakal menggelar May Day Fiesta sekaligus deklarasi Garda Buruh Nasional, organisasi nan diinisiasi untuk menyuarakan aspirasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Bawa 8 Tuntutan Utama

Dalam tindakan tersebut, pekerja bakal membawa 8 rumor utama nan berkembang dari sebelumnya enam tuntutan.

"Isu nan bakal disampaikan (dalam tindakan May Day 2026), rupanya tadinya enam rumor menjadi sekarang delapan isu," ujarnya.

Isu pertama adalah mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan. Kemudian nan kedua, pekerja menolak sistem outsourcing dan bayaran murah (HOSTUM).

"Isu kedua adalah HOSTUM. HOS, Hapus Outsourcing; dan TUM adalah Tolak Upah Murah. HOSTUM," terang dia.

Ketiga, pekerja menuntut reformasi pajak dengan meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta menghapus pajak untuk komponen kesejahteraan pekerja.

"Isu nan ketiga adalah reformasi pajak, ialah PTKP naik menjadi Rp7,5 juta per bulan dan meminta pemerintah menghapus pajak THR, pajak pesangon, pajak agunan hari tua, pajak agunan pensiun untuk pekerja pekerja, karyawan, ataupun pegawai," ucap Said.

Keempat, pekerja menyoroti ancaman PHK akibat dampak perang dunia dan kenaikan biaya produksi.

"Isu nan keempat adalah stop ancaman PHK akibat perang. Walaupun perang sudah ada gencatan senjata, tapi ini hasilnya lantaran akibat nilai BBM dan industri nan tidak bersubsidi, sudah dampaknya kemana-mana," ujarnya.

Said mengingatkan akibat tersebut bakal mulai terasa dalam waktu dekat. "Ini bakal terlihat tiga bulan. Sekali lagi ini baru potensi PHK. Di industri padat karya, tekstil, garmen, sepatu nan raw material alias bahan bakunya dari impor," terang dia.

Ia juga mengungkap sudah ada perusahaan nan mulai mengarah pada efisiensi tenaga kerja.

"Kami sudah dapat 10 perusahaan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur," ungkapnya.

"Tapi kami tidak bisa sebut nama perusahaannya nan sudah mulai membujuk berunding. Sudah mulai membujuk berkompromi untuk melakukan rasionalisasi alias efisiensi karyawan. Sudah ada, jadi ini bukan omong kosong, nggak! Benar-benar sudah ada," sambung dia.

Kelima, pekerja juga mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Keenam, pekerja mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.

"Untuk melawan korupsi, sahkan RUU perampasan aset," tegas Said

Ketujuh, pekerja meminta penetapan potongan tarif ojek online maksimal 10%.

"Tambahan dua lagi dalam perkembangannya, dari pasukan bawah, ialah tetapkan tarif potongan ojol adalah 10 persen, bukan 20 persen," ucapnya.

Kedelapan, pekerja mendesak ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 mengenai penghapusan kekerasan di tempat kerja.

"Dan nan kedelapan adalah ratifikasi konvensi ILO nomor 190 tentang anti kekerasan kepada pekerja perempuan," tutur dia.

Said menegaskan seluruh tuntutan tersebut bakal disuarakan langsung di depan gedung DPR RI sebagai lembaga legislatif nan berwenang, pada tindakan memperingati Hari Buruh Internasional 2026.

"Kami datang dengan damai, tapi tuntutan kami serius. Ini soal masa depan pekerja Indonesia," pungkasnya.

(wur) [Gambas:Video CNBC]