Bukan Terbitkan Surat Utang, Purbaya Sarankan Pemda Pinjam Dana dari Sini

Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sikap pemerintah pusat atas wacana publikasi obligasi (bonds) oleh sejumlah daerah, termasuk nan paling gencar saat ini adalah Provinsi Jakarta.

Menurutnya wilayah seperti Jakarta pada dasarnya sudah mempunyai kondisi finansial nan sangat memadai. Sehingga rencana publikasi surat utang alias obligasi wilayah ini belum mendesak untuk dilakukan.

"Saya belum tahu wilayah mana nan bakal mengeluarkan, mungkin nan paling depan Jakarta katanya mau mengeluarkan. Tapi Jakarta nggak perlu juga keluarkan bonds, uangnya kebanyakan," kata Purbaya dalam aktivitas Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).

Di sisi lain, pemerintah pusat juga tetap sangat berhati-hati dalam memberikan izin publikasi obligasi daerah. Hal ini untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mencegah akibat kandas bayar.

"Kalau tidak hati-hati, kita bisa seperti Brazil alias Argentina, waktu itu Brazil jika nggak salah. Ketika daerahnya nggak bisa bayar, akhirnya nan bayar pusat juga dan akhirnya goncang semua perekonomiannya," ujar Purbaya.

Alih-alih menerbitkan surat utang daerah, Purbaya lebih menyarankan kepada Pemda nan betul-betul memerlukan biaya untuk pembangunan prasarana mulai memanfaatkan opsi pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) alias PT SMI.

"Untuk memberi jalan keluar kepada wilayah nan mau membangun prasarana betul, kami menyediakan biaya lewat PT SMI. Jadi wilayah bisa pinjam ke PT SMI selama berapa tahun, kelak bayar untuk bangun prasarana nan betul ya," tegasnya.

Selain mengurangi akibat kandas bayar oleh Pemda jika menerbitkan surat utang, dengan sistem pinjaman biaya kepada PT SMI, proses pengembalian pinjaman tersebut nantinya bisa langsung dipotong secara berjenjang dari biaya Transfer ke Daerah (TKD).

"Nanti bayarannya dipotong dari sebagian transfer pemerintah ke daerah. Sehingga nan terjadi adalah duit ke wilayah disalurkan tapi betul-betul jadi barangnya," tutur Purbaya.

Belum lagi, menurutnya PT SMI juga mempunyai standar penilaian proyek nan sama ketat dan ahli layaknya sektor swasta. Sehingga pinjaman nan diberikan bisa dengan efektif digunakan untuk pembangunan daerah.

"Kita tahu PT SMI cukup profesional, dia menilai dengan teliti, dia ahli swasta lah kira-kira dengan teliti proyek-proyek nan dia jalankan. Jadi itu kita harapkan dengan approach seperti itu wilayah tidak kekurangan biaya untuk membangun prasarana di daerahnya," pungkasnya.

(igo/fdl)