Mensos Ungkap Biang Kerok Desil Tak Sesuai Kondisi Warga RI

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bicara soal desil nan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh masuknya sekitar 12 juta info baru dari BKKBN pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 3. Kini info itu telah dikoreksi melalui DTSEN Volume 3.1 nan diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya pemerintah terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran DTSEN untuk meningkatkan kecermatan data. Pemutakhiran dilakukan melalui beragam sumber, termasuk perbaikan info langsung berbareng pemerintah daerah.

"Baru masuk 12 juta info baru dari BKKBN nan belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. Insyallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, info ini bakal makin akurat," kata Gus Ipul dalam keterangan resmi, Jumat (4/9/2026).

Gus Ipul menegaskan perubahan desil tidak serta-merta membikin seseorang langsung dicoret dari daftar penerima support sosial. Penyaluran support tetap menunggu penetapan penerima pada periode penyaluran.

"Tidak serta-merta orang nan sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret (bansosnya). Karena tetap menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran. Misalnya sekarang ini kan ada lonjakan-lonjakan data, itu tidak otomatis (bansos) hilang, lantaran kan kita belum menyalurkan. Sementara untuk PBI itu setiap bulan sekali," jelas Gus Ipul

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan menjelaskan pengelompokkan desil DTSEN bukan merupakan ukuran langsung untuk menentukan seseorang kaya alias miskin, maupun besaran penghasilan.

Desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan masyarakat secara nasional. Setelah diurutkan dari tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi, masyarakat kemudian dibagi menjadi 10 golongan nan disebut desil.

"Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian alias desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa," jelas Andy.

Karena berkarakter relatif, posisi desil seseorang dapat berubah meskipun kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Perubahan dapat terjadi lantaran kondisi family lain dalam pemeringkatan juga berubah.

Andy mengatakan DTSEN dimutakhirkan setiap tiga bulan sehingga dalam satu tahun terdapat empat jenis data. Perubahan desil nan cukup signifikan pada Volume 3 terjadi setelah masuknya sekitar 12 juta info baru dari BKKBN.

Menurutnya, rumor perubahan desil ramai diperbincangkan lantaran bertepatan dengan masa pendaftaran perguruan tinggi nan berangkaian dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), sekaligus adanya pembaruan DTSEN Volume 3.

"12 juta info baru ini adalah sumber pemutakhiran di volume ketiga. Sumber pemutakhiran di volume ketiga ini menyebabkan naik turunnya desil terasa sangat signifikan. Ini langsung dievaluasi oleh BPS dan memang indikasi di masyarakat kasuistis langsung kita tindaklanjuti," kata Andy.

Desil Bukan Syarat Bansos

Dia juga menegaskan, desil bukan syarat utama untuk menerima support sosial. Desil hanya digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas, sedangkan masing-masing program mempunyai kriteria penerima tersendiri.

"Misalnya di dalam satu ruangan itu ada 10 orang nan berkuasa mendapatkan bantuan. Sementara pemerintah punya uangnya hanya untuk 5 orang. Maka desil berfaedah memilih 5 orang itu. nan berada di desil 1 tentu lebih prioritas daripada mereka di desil 4. nan di desil 4 lebih prioritas daripada mereka di desil 5. Itu langkah memilih prioritas," jelas Andy.

Selain itu, kriteria penerima support sosial juga melekat pada masing-masing program. Misalnya, meski seseorang berada pada desil 1 hingga 4 nan menjadi golongan prioritas PKH, orang tersebut tetap tidak dapat menerima support andaikan tidak memenuhi kriteria lain nan ditetapkan, seperti berstatus PNS.

Kenaikan desil juga tidak otomatis berfaedah seseorang menjadi lebih sejahtera dan kehilangan kewenangan atas support sosial. Penentuan penerima tetap mempertimbangkan kriteria program serta kesiapan kuota.

"Seolah-olah jika desil naik, sama dengan tambah kaya. Kalau tambah kaya, sama dengan bantuannya hilang. Itu sama sekali tidak benar. Dan jika bantuannya hilang, persepsi masyarakat adalah bantuannya dicabut, uangnya dialihkan ke program nan lain. Itu tidak benar," papar Andy.

"Karena jumlah support sosial itu tetap dan apalagi bertambah. Kenapa ada orang nan memenuhi syarat tapi tidak mendapatkan (bansos), lantaran kuotanya terbatas," jelasnya melanjutkan.

Masyarakat nan merasa datanya belum sesuai dalam DTSEN dapat mengusulkan pemutakhiran melalui pemerintah desa alias kelurahan dengan support operator SIKS-NG, ground check oleh pendamping PKH, BPS, maupun pemerintah daerah, alias secara berdikari melalui aplikasi Cek Bansos.

Pemutakhiran juga dapat dilakukan melalui jasa call center 021-171, WA 08877-171-171, serta kanal daringdtsen-form.bps.go.iddanperlinsos.kemensos.go.id.

(hal/ara)