Bukan Cuma Swasembada, Indonesia Kejar Kedaulatan Pangan di 2029

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menegaskan bahwa Indonesia kudu mencapai kedaulatan pangan pada 2029 mendatang. Artinya, dalam waktu nan relatif singkat Indonesia mesti bisa memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti menuturkan, sasaran tersebut memerlukan support dari beragam pihak baik Kementerian alias Lembaga (K/L) hingga korporasi. Bersamaan dengan itu, Pemerintah juga mau mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Jadi proses tetap kudu kita lakukan bersama, koordinasi dan kerja sama sangat-sangat dibutuhkan. Indonesia ini mempunyai potensi besar sebagai negara agraris dan sumber daya alam nan melimpah. Terbukti ya dari beberapa kali lagunya Koes Plus apa bambu aja ditanam bisa jadi satu kekayaan alias kekayaan," ujar Widiastuti dalam Program Coffee Morning CNBC Indonesia dengan tema Securing Indonesia's Food Sovereignty through Value Chain and Financing Amid Global Disruption di Parle, Senayan, Selasa (28/4/2026).

Dari situ, Widiastuti menekankan pentingnya elaborasi dari beragam pihak. Hal ini agar faedah atas kekayaan produk pangan nan dimiliki Indonesia bisa dirasakan seluruh masyarakat, termasuk para petani. Mengingat, sejauh ini peningkatan produksi pangan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.

"Nah, di sini juga menjadi satu perhatian, lantaran ketika petani sebagai pelaku langsung tidak apa ya, tidak terjamin alias tidak meningkat kesejahteraan, otomatis mereka mungkin saja mempunyai penurunan dari produktivitasnya," jelas dia.

Oleh lantaran itu, salah satu langkah nan ditempuh pemerintah dalam membantu kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani adalah melalui perbaikan regulasi. Hal tersebut diwujudkan dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2025 untuk mengatur pengalihan penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Daerah (Pemda) ke Kementerian Pertanian dalam waktu maksimal satu tahun. Kehadiran Inpres ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita satu desa mempunyai satu penyuluh pertanian.

Para penyuluh tersebut ditugaskan untuk mendampingi petani agar produktivitasnya dapat meningkat. Tentunya para penyuluh juga berkedudukan dalam membantu petani dalam memanfaatkan teknologi pertanian nan lebih modern.

"Nah, ada gimana penyuluh itu untuk melakukan pendampingan agar menjadi lebih optimal dan itu bisa di sentral dalam satu komando alias satu pengarahan ialah di pusat," tandas Widiastuti.

(bul/bul)

Add