Bos BPS Turun Gunung Sensus Ketua MPR Ahmad Muzani

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan sensus ekonomi pada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani. Sensus dilakukan langsung di kediaman dinas Muzani nan berlokasi di Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti langsung ikut gunung juga melakukan sensus pada Muzani. Dia didampingi langsung oleh Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto dan dua petugas sensus ekonomi. Amalia mengatakan, Muzani bersikap kooperatif saat proses pendataan ekonomi sedang dilakukan.

"Kami tadi melakukan pendataan di rumah Bapak Ketua MPR dan ini satu bukti bahwa Ketua MPR mau berperan-serta di dalam sensus ekonomi dan beliau tadi dengan sangat kooperatif menjawab pertanyaan," ungkap Amalia kepada wartawan di area Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).

Amalia juga menjamin kerahasiaan info masyarakat nan telah disetorkan. Dia juga menegaskan, sensus ekonomi ini dilakukan tidak berangkaian dengan persoalan pajak.

"Jangan khawatir, info bakal kami jaga kerahasiaannya dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan," tegas Amalia.

Amalia menambahkan masyarakat bisa berperan-serta secara berdikari dengan mengisi sejumlah pertanyaan melalui kuesioner online nan disediakan BPS. Untuk mendapatkan alamat website tersebut, masyarakat bisa langsung memintanya ke petugas sensus nan datang.

"Untuk nan masyarakat, nan memang mau mengisi secara mandiri, kami juga sudah siapkan questionnaire online dengan link-nya kelak bisa dimintakan kepada para petugas nan datang, agar jika mau mengisinya sendiri tidak perlu ditanyakan oleh petugas, ada nan kita sebut dengan questionnaire online," pungkas Amalia.

Sementara itu, Muzani berambisi sensus info ekonomi bisa menjadi upaya negara untuk mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan begitu, kebijakan nan diambil pemerintah ke depan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Supaya kebijakan nan bakal diambil di masa-masa nan bakal datang adalah kebijakan nan berasas pada info dan nomor nan benar," ungkap Muzani.

"Saya berambisi kebijakan ini bakal melangkah lancar dan bisa diikuti sebanyak mungkin oleh penduduk negara Indonesia," imbuhnya.

(ahi/hal)