Bos BPS Jamin Sensus Ekonomi Bukan buat Kejar Pajak

Jakarta -

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak dilakukan untuk kepentingan menarik pajak dari masyarakat. Dirinya pun menjamin kerahasiaan info masyarakat nan telah disetorkan kepada petugas nan datang ke rumah.

Hal itu dia ungkap usai melakukan pendataan sensus ekonomi terhadap Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani, di Rumah Dinas, Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).

"Jangan khawatir, info bakal kami jaga kerahasiaannya dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan," tegasnya kepada wartawan usai melakukan sensus.

Amalia menambahkan, masyarakat bisa berperan-serta secara berdikari dengan mengisi sejumlah pertanyaan melalui kuesioner online nan disediakan BPS. Untuk mendapatkan alamat website tersebut, masyarakat bisa langsung memintanya ke petugas sensus nan datang.

"Untuk nan masyarakat, nan memang mau mengisi secara mandiri, kami juga sudah siapkan kuesioner online dengan link-nya kelak bisa dimintakan kepada para petugas nan datang, agar jika mau mengisinya sendiri tidak perlu ditanyakan oleh petugas, ada nan kita sebut dengan kuesioner online," pungkasnya.

Sensus ekonomi diketahui berjalan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, sebelumnya juga menegaskan sensus ekonomi tidak untuk mengejar pajak kepada pelaku upaya rumahan. Sonny mengatakan, sensus ekonomi juga dilakukan untuk mendata para pelaku upaya rumahan.

"Karena sekarang aktivitas ekonomi itu batasnya antara gedung bentuk dan rumah itu semakin nggak jelas kan. Orang bisa beraktivitas. Bukannya kita mau ngejar-ngejar urusan pajak, bukan, ini kan urusan statistik," ungkap Sonny dalam aktivitas detikpagi.

Sonny menegaskan, sensus nan tengah dilakukan BPS dilakukan untuk mendata aktivitas ekonomi nan dilakukan di rumah-rumah. BPS sendiri menargetkan dua responden, ialah pelaku upaya rumahan nan mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan keluarga.

"Populasi nan kita kejar, nan pertama adalah para pelaku usaha, memang mereka biasanya punya Nomor Induk Berusaha (NIB), punya gedung bentuk nan jelas. Dan nan satunya adalah keluarga, jadi kita datangi keluarga-keluarga untuk mendata ekonomi nan ada di dalam keluarga," jelas Sonny

(ahi/hal)