BIN Atensi Dugaan 8 WNI Direkrut Jadi Tentara Rusia

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra bicara soal delapan WNI yang diduga direkrut menjadi tentara Rusia. Herindra menyebut perihal ini telah menjadi atensi lembaganya.

"Pastilah (jadi atensi BIN)," kata Herindra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/8/2026).

BIN tetap mendalami lebih lanjut mengenai urusan delapan WNI nan direkrut tentara Rusia. Termasuk didalami apakah WNI menjadi sasaran tentara Rusia untuk direkrut.

"Ntar kita dalamin lebih lanjut ya," sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan berasas info dari otoritas intelijen Indonesia, perekrutan para WNI itu dilakukan oleh negara pihak ketiga nan seolah-olah membuka lowongan pekerjaan dengan penghasilan besar.

"Jadi kami mendapatkan info dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga nan kemudian membikin seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga manajemen nan diiming-imingi oleh penghasilan nan besar," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

Dasco menyebut para WNI tersebut mendaftar dan kemudian dikirim menjadi tentara. Ia menyebut pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sudah berkoordinasi dan mengirimkan utusan ke negara terkait.

"Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lampau kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara, begitu info nan kami dapat dan pada saat ini otoritas intelijen," ujar Dasco.

"Dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi berkoordinasi dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut," ungkapnya.

Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang memastikan pihaknya terus memverifikasi info mengenai WNI nan diduga berasosiasi dengan angkatan bersenjata Rusia melalui perwakilan RI serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Yvonne menyatakan pemerintah Indonesia juga bakal mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, alias perekrutan melalui tawaran pekerjaan nan tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya terhadap para WNI tersebut.

"Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta corak keterlibatan perseorangan nan disebutkan tetap perlu dipastikan lebih lanjut," kata Yvonne dalam keterangannya, Senin (31/8).

(ial/rfs)