Belajar dari India, Ini Cara Kurangi Ketergantungan Impor BBM Timteng

Jakarta, CNBC Indonesia - India tengah menggenjot program gasifikasi batu bara sebagai strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor daya dari Timur Tengah. Langkah ini semakin mendapat perhatian setelah bentrok Iran-Amerika Serikat (AS) dan gangguan di Selat Hormuz sempat memicu kekhawatiran terhadap pasokan minyak mentah, LPG, dan bahan baku pupuk ke negara-negara pengimpor energi.

Pemerintah India baru-baru ini menyetujui skema insentif senilai US$3,9 miliar alias sekitar Rp69,42 triliun untuk mendorong pembangunan proyek gasifikasi batu bara. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan daya nasional sekaligus mengurangi impor bahan bakar, pupuk, dan bahan baku industri kimia.

"Gasifikasi batu bara menciptakan opsi dan ketahanan energi, bukan jalan untuk menghilangkan ketergantungan impor sepenuhnya," kata CEO Dastur Energy Atanu Mukherjee, seperti dikutip Channel News Asia, Jumat (19/6/2026).

Berbeda dengan pembangkit listrik batu bara konvensional nan membakar batu bara secara langsung, teknologi gasifikasi mengubah batu bara menjadi gas sintetis alias syngas. Gas tersebut kemudian dapat diolah menjadi beragam produk seperti metanol, amonia, dimethyl ether (DME), gas alam sintetis, hingga hidrogen. DME sendiri dapat digunakan sebagai substitusi LPG impor.

India memandang teknologi ini sebagai solusi logis lantaran mempunyai persediaan batu bara terbesar kelima di dunia. Di sisi lain, negara tersebut tetap mengimpor sekitar 88% kebutuhan minyak mentah dan nyaris separuh kebutuhan gas alamnya. Pemerintah apalagi menargetkan gasifikasi 100 juta ton batu bara per tahun pada 2030 melalui National Coal Gasification Mission nan diluncurkan sejak 2021.

Meski demikian, para analis menilai jalan menuju sasaran tersebut tidak bakal mudah. Mukherjee memperkirakan India memerlukan investasi antara US$55 miliar hingga US$78 miliar, setara Rp979 triliun hingga Rp1.388 triliun, dalam 10-15 tahun untuk membangun ekosistem gasifikasi nan matang. Investasi sebesar itu diperkirakan dapat memangkas tagihan impor daya hingga sekitar US$20 miliar (Rp356 triliun).

Tantangan terbesar datang dari kualitas batu bara domestik India nan mempunyai kandungan abu sangat tinggi, mencapai 30%-45%. Kondisi ini membikin teknologi gasifikasi nan umum digunakan di China tidak bisa langsung diterapkan. Selain itu, proses gasifikasi juga memerlukan pasokan air dalam jumlah besar, sementara banyak persediaan batu bara India berada di wilayah nan rentan kekurangan air.

Kendala lain adalah lambatnya pengembangan proyek. Saat ini India baru mempunyai satu akomodasi gasifikasi batu bara skala komersial dengan kapabilitas sekitar 2 juta ton per tahun. Untuk mencapai sasaran 2030, negara tersebut kudu membangun puluhan akomodasi baru dalam waktu kurang dari lima tahun. Sejumlah pengamat menilai sasaran tersebut susah tercapai.

Meski begitu, India tetap melanjutkan langkahnya dengan angan menciptakan perlindungan jangka panjang terhadap gejolak pasar daya global. Pemerintah juga berambisi insentif nan telah disiapkan bisa menarik investasi swasta hingga sekitar US$35 miliar (Rp623 triliun) dalam beberapa tahun ke depan.

Upaya serupa juga dilakukan negara-negara Asia lainnya. China diketahui tengah membangun dan merencanakan 13 proyek batu bara menjadi gas untuk mengurangi ketergantungan pada impor gas alam. Sementara Indonesia telah mengumumkan enam proyek gasifikasi batu bara senilai US$9,8 miliar (Rp174,44 triliun) nan difokuskan pada produksi DME sebagai pengganti LPG impor.

Namun pengalaman Indonesia menjadi pelajaran penting. Laporan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menunjukkan proyek DME berbasis batu bara hanya menarik secara ekonomi ketika nilai LPG impor berada di level tinggi. Saat nilai LPG turun, biaya produksi DME menjadi kurang kompetitif sehingga proyek berisiko kehilangan daya tarik investasi.

Karena itu, para mahir menilai gasifikasi batu bara sebaiknya tidak dipandang sebagai solusi instan menghadapi krisis daya jangka pendek. Sebaliknya, teknologi tersebut perlu ditempatkan sebagai instrumen ketahanan daya jangka panjang nan dapat membantu negara-negara pengimpor daya mengurangi akibat gangguan pasokan dari area Timur Tengah di masa depan.

(tfa/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]