Bakom Penting untuk Menyatukan Komunikasi Pemerintah dan Membaca Aspirasi Publik

Direktur Political Economy and Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong.(Istimewa)

DIREKTUR Political Economy and Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong, menilai keberadaan Badan Komunikasi Pemerintah alias Bakom tetap krusial untuk memperkuat koordinasi komunikasi pemerintahan di tengah perubahan lanskap media dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi.

“Pemerintah memerlukan lembaga nan bisa menyatukan info lintas kementerian, membaca aspirasi masyarakat, mengantisipasi krisis, dan memastikan kebijakan dijelaskan dengan bahasa nan mudah dipahami,” kata Anthony dalam keterangannya, Rabu (22/10).

Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom dan Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom pada 2 Oktober 2026. Presiden memberikan pengarahan agar komunikasi pemerintah dikembangkan sebagai perangkat untuk memperkuat persatuan nasional serta dilakukan secara sederhana, dialogis, dan semakin dekat dengan masyarakat. 

Menurut Anthony, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet mempunyai kedudukan strategis dalam membantu Presiden. Namun, kedua lembaga tersebut juga menangani pekerjaan besar nan berangkaian dengan manajemen kenegaraan, support kepada Presiden, koordinasi kabinet, dan proses pengambilan kebijakan.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mempunyai mandat nan jauh lebih luas, mulai dari prasarana digital, tata kelola platform, telekomunikasi, perlindungan ruang digital hingga pelayanan info publik. Karena itu, komunikasi kebijakan lintas kementerian tetap memerlukan pengelolaan khusus.

“Bakom tidak perlu mengambil alih kegunaan Mensesneg, Seskab, Komdigi, alias humas kementerian. Bakom kudu menjadi penghubung nan memastikan beragam lembaga menggunakan info nan konsisten, memahami arah kebijakan Presiden, dan tidak menyampaikan penjelasan nan saling bertentangan,” ujarnya.

Anthony mengatakan tantangan komunikasi pemerintahan muncul lantaran masyarakat menerima info melalui banyak saluran secara bersamaan. Sebuah kebijakan dapat dibicarakan di media sosial sebelum penjelasan resminya tersedia. Potongan video, info tanpa konteks, dan info nan belum terverifikasi juga dapat membentuk persepsi dalam hitungan menit.

Dalam situasi tersebut, pemerintah tidak cukup mengandalkan satu orang nan selalu berada di dekat Presiden. Komunikasi modern memerlukan sistem nan bekerja sepanjang waktu, melibatkan pemantauan isu, verifikasi data, koordinasi antarlembaga, penyusunan penjelasan, dan pengukuran respons masyarakat.

Pemerintah sendiri telah mempunyai lebih dari 8.000 jaringan kehumasan nan tersebar di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan beragam instansi. Besarnya jaringan tersebut merupakan modal, tetapi juga memerlukan koordinasi agar komunikasi kebijakan berjalan sigap dan tidak terfragmentasi. 

Anthony mengusulkan sedikitnya empat kegunaan utama nan perlu dijalankan Bakom. Pertama, menjadi pusat koordinasi narasi dan info kebijakan. Ketika pemerintah menjelaskan persoalan pangan, energi, lapangan pekerjaan, investasi, alias pelayanan publik, setiap lembaga kudu menggunakan info dan arti nan sama.

Kedua, Bakom perlu menjadi sistem peringatan awal terhadap persoalan masyarakat. Keluhan di media sosial, pemberitaan media, pengaduan pelayanan publik, survei, dan laporan lapangan perlu dianalisis untuk mengetahui rumor nan berpotensi berkembang menjadi krisis.

Ketiga, Bakom perlu membangun komunikasi dua arah. Lembaga tersebut tidak boleh hanya menyampaikan keberhasilan pemerintah, tetapi juga membawa aspirasi dan koreksi masyarakat ke dalam proses perumusan kebijakan.

“Bakom kudu menjadi radar, bukan sekadar pengeras suara. Keberhasilannya bukan diukur hanya dari banyaknya pemberitaan positif, tetapi dari seberapa sigap pemerintah mengetahui masalah dan menggerakkan kementerian nan berkuasa untuk menyelesaikannya,” jelas Anthony.

Keempat, Bakom perlu menjadi pusat komunikasi krisis pemerintah. Dalam keadaan darurat, kontroversi kebijakan, bencana, alias munculnya info keliru, masyarakat memerlukan penjelasan nan cepat, akurat, empatik, dan tidak saling bertentangan.

Meski demikian, Anthony sepakat bahwa keberadaan Bakom kudu dibuktikan melalui keahlian dan tata kelola nan efisien. Pembagian tugas antara Bakom, Komdigi, Mensesneg, Seskab, Kantor Staf Presiden, serta humas kementerian perlu diumumkan secara terbuka. Hal itu diperlukan agar tidak terjadi plagiatisme anggaran, kewenangan, dan produk komunikasi.

Bakom juga perlu mempunyai ukuran keahlian nan konkret, seperti kecepatan merespons isu, konsistensi info antarlembaga, jumlah keluhan nan diteruskan dan diselesaikan, jangkauan info ke daerah, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah.

Anthony menambahkan, Kepala Bakom Syahganda Nainggolan mempunyai modal pengalaman sebagai aktivis nan lama berhadapan dengan dinamika aspirasi publik. Pengalaman tersebut diharapkan membikin Bakom lebih terbuka terhadap kritik dan tidak terjebak menjadi lembaga nan hanya membenarkan pemerintah.

“Pemerintahan Presiden Prabowo memerlukan komunikasi nan bisa menjelaskan kebijakan sekaligus mendengarkan rakyat. Bakom bakal menjadi krusial andaikan bisa mengubah bunyi masyarakat menjadi masukan kebijakan, mempercepat koordinasi, dan menghadirkan pemerintah sebelum persoalan berkembang menjadi kegaduhan,” pungkas Anthony. (E-4)