AS Siap Ambil Alih Sebagian Besar Kekayaan Minyak Venezuela

Amerika Serikat (AS) bersiap mengambil kendali kebanyakan kekayaan minyak mentah Venezuela. Manuver nan belum pernah terjadi sebelumnya ini bakal menciptakan perusahaan minyak swasta terbesar kedua di bumi berasas persediaan dan mengamankan pasokan minyak bumi AS untuk beberapa dasawarsa mendatang.

Dikutip dari Bloomberg, Sabtu (29/8), Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan tersebut dalam sebuah unggahan di Truth Social. Langkah terbarunya ini bermaksud membangun kekuasaan AS, melawan penetrasi nan telah dilakukan China selama bertahun-tahun, sebagai bagian dari penerapannya terhadap Doktrin Monroe abad ke-19.

Trump menyebutkan, bekerja sama dengan presiden sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, kemitraan dengan upaya swasta mengamankan kendali kebanyakan AS atas lebih dari 65 miliar barel persediaan terbukti di Venezuela.

Seorang pejabat AS mengatakan AS bakal mengendalikan 55 persen dari produksi efektif dari perusahaan patungan tersebut, dan bakal memperoleh minyak mentah dengan nilai pokok.

Menurut pejabat tersebut, upaya patungan itu bakal mempunyai konsesi selama 100 tahun untuk ladang minyak dengan total persediaan terbukti sekitar 65 miliar barel. Entitas baru ini bakal menjadi pemegang persediaan terbukti terbesar kedua setelah Saudi Aramco.

Dalam pemberitaan sebelumnya, AS sedang berupaya memperoleh saham besar dalam persediaan minyak Venezuela melalui potensi kemitraan antara Departemen Pertahanan dan Alejandro Betancourt, seorang penanammodal daya kontroversial nan telah menjadi perantara kunci antara kedua negara.

Pejabat AS tersebut mengatakan produksi dari upaya baru ini bakal membantu memasok minyak dengan nilai pokok, berkontribusi pada pengisian persediaan minyak strategis AS, dan membantu memenuhi kebutuhan militer Amerika.

Sementara itu, Rodríguez mengonfirmasi kesepakatan tersebut dalam sebuah pernyataan di Telegram. Ia menyebut kesepakatan itu 'bersejarah', sembari mengatakan proyek-proyek minyak bakal menghasilkan pajak sebesar 209 miliar dolar AS.

Ia mengatakan kesepakatan itu mencakup 17 ladang strategis nan mempunyai persediaan terbukti sebesar 65 miliar barel, tetapi tidak menyebut saham nan bakal dimiliki masing-masing negara.

Adapun rencana tersebut merupakan intervensi modern nan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian negara Amerika Selatan, nan pernah disebut Trump sebagai negara bagian AS ke-51. Hal ini mengingatkan kembali pada kendali Inggris atas lapangan minyak Iran dan pembagian aset Irak di antara negara-negara AS dan Eropa seabad nan lalu.

Keputusan itu juga menandai puncak kampanye AS nan menangkap presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada Januari 2026 lalu, menyita kapal tanker minyak Venezuela, dan menyerang sejumlah kapal nan diduga membawa narkoba dari Venezuela nan menewaskan lebih dari 200 orang.

Kepala bagian kebijakan ekonomi Bloomberg Economics, Chris Kennedy, menilai perihal ini merupakan manuver nan belum teruji, dan berpotensi rentan terhadap tantangan norma dan pergeseran politik. Tidak jelas apakah kesepakatan Trump bakal sepenuhnya diterima oleh presiden AS di masa depan, alias dapat memperkuat menghadapi gejolak politik di Venezuela di masa mendatang.

“Upaya pemerintahan Trump nan dilaporkan untuk mengamankan saham di persediaan minyak Venezuela kemungkinan bakal kontraproduktif terhadap investasi jangka panjang di industri ini, terutama lantaran akibat politik nan ditimbulkannya,” katanya dalam sebuah catatan.

Chris menilai hanya sedikit perusahaan nan mungkin bersedia melakukan investasi besar-besaran di bagian baru, mengingat akibat pemerintahan AS pasca-Trump bakal meninggalkan upaya tersebut alias pemerintah Venezuela nan baru dan terpilih secara demokratis tidak bakal menghormati kesepakatan tersebut.

Pengumuman itu langsung menuai reaksi negatif di media sosial, dengan sebagian penduduk Venezuela menuduh Rodríguez 'menyerahkan' minyak negara dan sebagian lainnya mempertanyakan tidak adanya penyebutan transisi kerakyatan alias agenda pemilihan sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.

Chevron Corp. , satu-satunya perusahaan AS nan saat ini memproduksi minyak di Venezuela, menolak berkomentar. ExxonMobil Holdings Corp juga menolak berkomentar.

“Ini betul-betul belum pernah terjadi sebelumnya. Venezuela berisiko menjadi arena bermain kapitalisme AS,” kata guru besar madya di Universitas New York, Alejandro Velasco.

Pengumuman ini muncul di tengah persaingan dunia untuk mengamankan pasokan minyak nan terganggu oleh perang di Iran, dan ketika Trump menghadapi kekhawatiran pemilih tentang nilai bensin dan inflasi menjelang pemilihan paruh waktu November.

Meskipun produksi minyak mentah Venezuela meningkat tahun ini, negara itu hanya memproduksi 1,16 juta barel per hari pada Juli, menurut survei Bloomberg. Angka itu kurang dari separuh jumlah nan diproduksi satu dasawarsa lalu, nan mencerminkan eksodus awal oleh banyak perusahaan daya Barat, dan bertahun-tahun kurangnya investasi dan korupsi nan membikin sektor minyak negara itu hancur berantakan.

Manuver Trump ini sejalan dengan apa nan disebut Doktrin Donroe untuk memperluas pengaruh Amerika di seluruh Belahan Barat. Sejak pasukan AS menggulingkan Maduro dan Rodríguez berkuasa, Trump telah berupaya untuk menggunakan pengaruhnya atas negara tersebut dan sumber daya mineral serta minyaknya nan melimpah.

Dia sering membual bahwa sebagian besar minyak mentah negara itu, dan pendapatan minyaknya, mengalir ke AS. Rencana ini juga sejalan dengan langkah-langkah Trump di masa kedudukan keduanya untuk kombinasi tangan langsung dan mengambil saham pemerintah federal, dalam upaya komersial nan bermaksud memperkuat rantai pasokan AS untuk semikonduktor, mineral penting, dan baterai.