Jakarta -
Anggaran shopping perlindungan sosial naik hingga 8,2% . Alhasil, anggaran perlindungan sosial menjadi Rp 549,9 triliun tahun depan.
Menteri Koordinator Pereknomian Airlangga Hartarto memaparkan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi BBM, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan subsidi Kredit Usaha Rakha (KUR).
"Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun terdiri dari PKH, sembako, iuran JKP, penanganan bencana, subsidi BBM, KIP Kuliah, dan subsidi KUR," ujar Airlangga dalam konvensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah bakal melakukan penanganan info lebih jeli tahun depan untuk penerima support sosial. Hal itu dilakukan lewat sensus ekonomi nan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Untuk itu info nan jeli menjadi penting, di mana sensus ekonomi 2026 sedang dilakukan oleh BPS, itu menjadi re-basing untuk PDB ke depan," ujar Airlangga.
Airlangga juga bilang sensus ekonomi mempunyai cakupan nan jauh lebih luas lantaran memasukkan sektor pertanian dalam integrasi info pereknomian.
"Dan dalam sensus ekonomi ini memasukkan sektor pertanian, ini pertama kali pertanian masuk integrasi terhadap sensus perekonomian," pungkas Airlangga.
(hal/hns)
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·