Tambahan Rp 18,9 Triliun Diguyur ke Pemda Biar Lancar Gaji Pegawai

Jakarta -

Pemerintah menambah anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 18,9 triliun untuk membantu pemerintah wilayah (pemda) mengatasi masalah shopping pegawai, termasuk bayar penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tambahan anggaran tersebut diberikan lantaran tetap terdapat sejumlah wilayah nan mengalami keterbatasan keahlian fiskal untuk memenuhi kebutuhan shopping pegawai. Bahkan ada nan kesulitan menggaji PPPK.

"Tambahan-tambahan anggaran tadi juga diberikan, terutama nan terakhir 5 Agustus 2026, dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan sebanyak Rp 18,9 triliun itu digunakan terutama untuk membantu wilayah nan shopping pegawai. Ini adalah kesulitan terutama untuk bayar PPPK dan kemudian juga untuk membantu daerah-daerah nan fiskalnya rendah," ujar Tito dalam konvensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Jumat (14/8/2026).

Menurut Tito, tambahan anggaran tersebut membikin sebagian besar persoalan pembayaran shopping pegawai di wilayah dapat diatasi. Pemerintah juga tetap melakukan pertimbangan terhadap sejumlah wilayah nan tetap menghadapi persoalan fiskal.

"Sebagian masalahnya sudah sekiranya untuk bayar shopping pegawai, nyaris semuanya bisa diatasi. Ada beberapa nan sedang kita evaluasi, 26 daerah," ujarnya.

Tito menjelaskan, tambahan TKD tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah membantu wilayah nan ruang fiskalnya terbatas. Pemerintah juga bakal mengevaluasi kondisi fiskal wilayah untuk menentukan kebijakan transfer ke wilayah ke depan.

Sebagai informasi, total APBD wilayah pada 2026 mencapai sekitar Rp 1.153,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai sekitar Rp 725,2 triliun, sedangkan sasaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 428,9 triliun.

Hingga 31 Juli 2026, realisasi pendapatan wilayah tercatat Rp 606,8 triliun, lebih rendah dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya sebesar Rp 691,8 triliun. Sementara itu, realisasi shopping wilayah mencapai Rp 538,6 triliun alias sekitar 42,5%.

"Kemudian ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, di masa nan sama 31 Juli 25 sebesar Rp 41,7%. Meskipun angkanya sedikit lebih tinggi, Rp 2.025,576 triliun," pungkas Tito.

(ada/hns)