Saham Bursa Bisa Digenggam Danantara-BI, OJK Tegaskan Independensi Dijaga

Jakarta -

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menjelaskan rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Demutualisasi bursa sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto saat pidato kenegaraan di DPR RI.

Wanita nan berkawan disapa Kiki mengatakan, demutualisasi bakal memberikan ruang nan lebih luas bagi bursa untuk meningkatkan efisiensi operasional. Hal itu juga bermaksud mengevaluasi struktur kelembagaan, sistem operasional, kondisi keuangan, hingga prasarana perdagangan.

"Dengan demutualisasi ini, Bursa Efek diharapkan punya ruang nan lebih luas tentunya, salah satu misalnya untuk meningkatkan efisiensi operasional, kemudian juga melakukan pertimbangan secara menyeluruh terhadap struktur kelembagaan juga sistem operasionalnya, kondisi keuangan, prasarana perdagangan, dan beragam prasarana pendukung," katanya dalam konvensi pers RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2026).

Independensi Bursa

Ia menegaskan independensi bursa tetap menjadi perhatian dalam proses demutualisasi, termasuk andaikan saham bursa nantinya dimiliki Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara sebagaimana diatur dalam undang-undang.

"Dalam penyelenggaraan demutualisasi ini, termasuk andaikan saham bursa pengaruh dimiliki oleh pihak lain seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara seperti nan disebut di dalam undang-undang, tentunya satu perihal yangjuga menjadi concern kita semua adalah independensi bursa pengaruh bakal tetap menjadi prinsip nan kudu kita jaga bersama," tegas dia.

Ia juga memastikan demutualisasi tidak bakal mengurangi kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi bursa. OJK tetap menjalankan kegunaan pengawasan secara penuh untuk memastikan pasar modal melangkah transparan dan akuntabel.

"Perlu kami tegaskan bahwa demutualisasi tidak mengurangi kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi bursa efek. OJK bakal tetap melaksanakan kegunaan pengaturan pengawasan secara penuh untuk memastikan pasar modal Indonesia melangkah secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga perundang-undangan berlaku," tuturnya.

Ia menambahkan, perihal itu tetap mengedepankan stabilitas integritas pasar, dan satu perihal nan sangat krusial adalah perlindungan kepada investor, terutama perlindungan kepada penanammodal ritel dan juga penanammodal minoritas di pasar modal Indonesia.

Demutualisasi Bursa

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah bakal melanjutkan reformasi pasar modal melalui demutualisasi bursa. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan membawa pasar modal Indonesia menuju standar dunia.

"Demutualisasi bakal bawa pasar modal Indonesia ke standar dunia, dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu nan terbesar di dunia," kata Prabowo.

Prabowo menilai pasar modal nan berkembang dengan baik krusial untuk membuka akses pendanaan bagi perusahaan rintisan dan pelaku upaya nasional agar dapat meningkatkan modal serta memperbesar skala bisnisnya.

(ily/ara)