Bursa Mineral Digarap Tahun Depan, RI Bakal Punya Harga Sendiri

Jakarta -

Pemerintah bakal membikin bursa mineral dan komoditas strategis. Langkah ini diambil agar Indonesia punya nilai referensi sendiri tanpa perlu mengikuti nilai pasar nan ditetapkan negara lain.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada 2027 pemerintah bakal menerapkan strategi mesin pertumbuhan berbasis transformasi.

Yang pertama adalah mereformasi sektor berbobot tinggi seperti digitalisasi, produksi semikonduktor, dan kepintaran buatan alias artificial intelligence (AI).

Kedua, adalah revitalisasi sektor nan tahan seperti pertanian dan energi. Nah di strategi kedua ini Indonesia juga bakal membesut bursa mineral dan komoditas strategis.

"Termasuk pendirian bursa komoditas mineral. Indonesia mempunyai nilai sendiri sebagai reference price," ujar Airlangga dalam konvensi pers APBN dan Nota Keuangan 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Ketiga, Indonesia juga bakal melakukan peningkatan daya saing investasi dan ekspor melalui deregulasi, optimasi perjanjian internasional, serta menbentuk pusat finansial internasional.

Airlangga juga memaparkan arah kebijakan ekonomi tahun depan ditopang oleh empat aspek utama. Mulai dari investasi nan atraktif, kepastian regulasi, stabilitas makro, dan kalkulasi akibat APBN nan berkelanjutan.

Perkara bursa mineral dan komoditas strategis, Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan kebijakan itu mulai beraksi pada 1 Januari 2027. Langkah ini sebagai upaya lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu nasional.

Prabowo menyampaikan rencananya itu dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN TA 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di DPR pagi tadi.

Prabowo menyoroti posisi Indonesia selama puluhan tahun menjadi produsen terbesar bumi untuk beragam komoditas penting, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, hingga karet, namun harganya justru ditentukan di luar negeri. Ia menilai praktik tersebut tidak masuk logika secara ekonomi, pihak nan tidak mempunyai komoditas justru memegang kendali nilai pasar.

"Mereka nan tidak punya komoditas ini masa mereka nan menentukan berapa nilai komoditas itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti dimana diajarkan pengetahuan ekonomi ini. Kita nan punya barang, orang lain nan menentukan harganya," ujar Prabowo.

Meski demikian, Prabowo memastikan pemerintah tetap memahami sistem pasar nan berlaku. Prabowo menegaskan, melalui Bursa Mineral dan Komoditas Strategis nan berada di bawah pengawasan OJK, Indonesia bakal segera mempunyai nilai referensi sendiri alias Indonesia Reference Price untuk komoditas-komoditas ekspor utamanya.

"Rencana kita dengan support DPR kita rencanakan pada 1 Januari 2027, kita bakal mempunyai Bursa Mineral dan Komoditas Strategis," tambah Prabowo.

Untuk merealisasikan sasaran tersebut, dia meminta support DPR RI agar ketentuan penyelenggaraan bursa ini dapat segera dibahas dan diterbitkan paling lambat pada 17 September 2026.

(hal/hns)