Anggaran Pendidikan 2027 Dikaji Usai Putusan MK

akim Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (kanan), didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra (tengah), Hakim Konstitusi Daniel Yusmic memimpin sidang pembacaan putusan permohonan uji materi undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 di Ge(MI/Usman Iskandar.)

PEMERINTAH mengkaji anggaran pendidikan dalam penyusunan Nota Keuangan dan APBN 2027 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah memastikan alokasi anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan minimal 20 persen sesuai petunjuk undang-undang.

"Di amar putusannya kan juga memberikan tenggat waktu. Karena juga secara teknis penyusunan Nota Keuangan alias APBN 2027 itu kan juga sudah disusun sebelum amar putusan MK dikeluarkan," kata Prasetyo kepada pewarta, Rabu (12/8). 

Meski rancangan APBN 2027 telah disusun sebelum putusan MK keluar, Prasetyo mengatakan putusan tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah kemudian kembali melakukan peninjauan satu per satu terhadap anggaran nan berangkaian dengan sektor pendidikan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mandat anggaran pendidikan sebesar 20 persen sesuai petunjuk undang-undang dapat dijalankan. Menurut Prasetyo, proses penyusunan anggaran 2027 tetap berjalan sehingga pemerintah tetap melakukan sejumlah koreksi dan perbaikan.

"Jadi untuk nan 2027 untuk sementara tetap melangkah prosesnya, meskipun tetap kita lakukan koreksi-koreksi, perbaikan," ujarnya.

Prasetyo mengatakan jika seluruh program pemerintah nan berangkaian dengan pendidikan turut diperhitungkan, porsi anggarannya  sudah lebih dari 20 persen. Sebab, terdapat sejumlah program nan pada awalnya tidak masuk dalam alokasi biaya pendidikan, tetapi pelaksanaannya tetap berangkaian dengan sektor pendidikan.

"Kalau kita hitung, itu lebih dari 20% lantaran ada beberapa program-program nan di awal alokasinya itu belum alias tidak masuk di dalam alokasi biaya pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan nan itu juga berangkaian dengan masalah pendidikan juga," tutur Prasetyo.

Salah satu program pendidikan nan terus didorong pemerintah adalah perbaikan dan revitalisasi sekolah. Prasetyo mengatakan pemerintah pada awalnya mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki sekitar 17 ribu sekolah pada 2026.

Namun, berasas info dan laporan kondisi sekolah di lapangan, Presiden memberikan pengarahan agar cakupan perbaikan diperluas. Pemerintah kemudian menambah sekitar 60 ribu titik sekolah nan bakal diperbaiki alias direnovasi pada 2026.

Dengan tambahan tersebut, pemerintah memperkirakan nyaris 80 ribu sekolah dapat diselesaikan perbaikannya tahun ini. Prasetyo mengatakan penambahan cakupan itu dimungkinkan setelah pemerintah melakukan penyisiran terhadap anggaran nan dinilai kurang produktif untuk kemudian dialihkan ke program nan mempunyai akibat lebih besar.

"Karena itu kita bisa, menambah nan tadinya 17 ribu, kita punya keahlian menambah 60 ribu. Jadi tahun ini kita bisa menyelesaikan mendekati 80 ribu," kata Prasetyo.

Untuk 2027, pemerintah berambisi cakupan perbaikan dapat kembali ditingkatkan hingga mencapai 100 ribu sekolah. Target tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan bentuk sekolah sehingga dalam waktu paling lama dua tahun seluruh sekolah nan memerlukan perbaikan dapat ditangani.

Prasetyo menegaskan, pembahasan anggaran pendidikan 2027 tetap belum final. Pemerintah tetap melakukan penyesuaian agar kebijakan anggaran tetap sejalan dengan putusan MK sekaligus memastikan program-program pendidikan nan berakibat langsung kepada masyarakat tetap berjalan. (H-4)