Anggaran Mengalir, Satgas PRR Minta K/L dan Pemda Percepat Pemulihan Permanen

Proses pemulihan permanen pada wilayah terdampak musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus dipacu Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) Setelah beragam jasa dasar kembali berfaedah dan kondisi darurat telah terlewati

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028. Anggaran tersebut bakal digunakan untuk mempercepat pemulihan beragam sektor terdampak, mulai dari prasarana dasar, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028, kebutuhan anggaran tersebut bakal direalisasikan secara bertahap, ialah Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Program pemulihan permanen tersebut melibatkan 33 kementerian dan lembaga sebagai pelaksana utama maupun pendukung.

Percepatan penyelenggaraan program mulai menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan laporan perkembangan realisasi anggaran pada 17 Juni 2026, sebanyak lima kementerian dan lembaga telah menerima pagu anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, ialah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara sejumlah kementerian dan lembaga lainnya tetap menjalani proses pertimbangan dan persetujuan di Kementerian Keuangan maupun penyelesaian manajemen internal.

“Ada lima nan sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer. nan lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kita secepatnya. Tadi kami minta support dari ketua tim pengarah, personil pengarah, dan juga Menteri Keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut. Kalau sudah ditransfer maka speed-nya bakal kencang sekali,” ujar Tito saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (18/6/2026)

Sambil menunggu seluruh proses penganggaran kementerian dan lembaga rampung, Satgas PRR juga mendorong pemerintah wilayah untuk mengoptimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun nan telah disalurkan pemerintah pusat kepada seluruh wilayah terdampak sejak awal Mei 2026.

Tambahan support fiskal tersebut terdiri atas sekitar Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat. Dana tersebut diharapkan dapat segera digunakan untuk mempercepat penanganan kebutuhan prioritas masyarakat, termasuk perbaikan prasarana dasar dan jasa publik nan tetap memerlukan penguatan pada tahap pemulihan permanen.

Selain melalui TKD, semangat gotong royong antardaerah juga terus menguat melalui skema hibah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berbareng sejumlah kabupaten/kota telah menyalurkan support finansial kepada wilayah terdampak di Aceh, sementara pemerintah wilayah di Sumatera Barat turut memberikan support pembiayaan bagi wilayah nan mengalami akibat paling berat.

Tito menegaskan percepatan pemulihan permanen memerlukan mobilitas berbareng seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kementerian dan lembaga nan telah menerima anggaran serta pemerintah wilayah nan telah memperoleh tambahan TKD diminta segera mempercepat penyelenggaraan program di lapangan agar faedah pemulihan dapat segera dirasakan masyarakat terdampak.

“Daerah-daerah saya sorong untuk bisa segera bergerak menggunakan TKD masing-masing. Kemudian nan kedua dari kementerian dan lembaga nan sudah anggarannya cair seperti PU kita minta untuk speed-nya lebih kencang lagi,” kata Tito.